JAKARTA, PEWARTAPOS.COM – Sebanyak 120 anggota DPRD Jawa Timur mengikuti Orientasi DPRD Provinsi Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, pada 2-6 September 2024.
Para anggota dewan periode 2024-2029 ini mendapatkan pembekalan dari berbagai narasumber, salah satunya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Materi tersebut disampaikan oleh Direktur Korsub Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, dan Penyidik KPK Wilayah Jawa Timur, Aziz.
KPK menekankan fungsi anggota DPRD sebagai legislasi, pengawasan serta budgeting. Anggota DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso mengaku sangat tertarik dengan materi yang dipaparkan oleh KPK.
“Concern KPK menekankan kepada fungsi kami (anggota dewan) terkait pengawasan dan budgeting. Disitulah celah yang bisa mengarah ke tindak pidana korupsi. Anggota DPRD diwajibkan memiliki komitmen di setiap program pengawasan dan penganggaran yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, bukan pribadi ataupun balik modal,” kata Cahyo, Kamis (05/09/2024).
Politisi muda asal Fraksi Partai Gerindra ini juga menyebut bahwa pentingnya anggota DPRD menjalin komitmen dengan pihak eksekutif untuk pencegahan terjadinya potensi tindak pidana korupsi.
“KPK mengingatkan kepada kami semua agar berkomitmen dengan eksekutif untuk mencegah celah tindak pidana korupsi. Adanya materi ini menurut saya sebagai anggota dewan baru sangat penting. Bahkan kami semua termasuk para senior-senior (anggota dewan) juga sangat antusias banget menyimak materi KPK ini,” ujarnya.
Meski demikian, KPK juga menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur termasuk daerah yang memiliki Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang baik dibanding daerah lain. Termasuk Survei Penilaian Integritas (SPI) di Jawa Timur yang dinilai masih terbaik di Indonesia.
“Disebutkan KPK tadi nilai IPAK termasuk terbaik untuk di Jatim ini. Begitu juga tentang SPI di Jatim juga disebut masih baik di Indonesia,” beber Cahyo.
Hal lainnya, KPK juga menyebut bahwa pihaknya bukanlah sosok lembaga yang perlu ditakuti. Justru bisa menjadi mitra yang baik untuk mendiskusikan hal-hal yang dianggap sebagai penyimpangan utamanya terkait persoalan hukum.
“Kami senang mendengar bahwa KPK bukan sosok yang perlu ditakuti, tapi justru bisa menjadi mitra yang baik untuk legislatif maupun eksekutif. Ini penting agar Pemerintah Jawa Timur bisa bekerja tanpa ada masalah hukum di masa mendatang,” pungkas Cahyo. (zen/rl)
