Pendapat Fraksi DPRD Jatim Tentang LKPj Gubernur 2021
SURABAYA, PEWARTAPOS.COM- Sembilan Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pendapat tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2021 pada sidang paripurna di gedung DPRD Jatim, Senin (04/04/2022).
Setelah masing-masing Fraksi menyampaikan laporan selanjutnya menyerahkan Salinan pandangan Fraksi secara bergantian kepada Hj. Anik Maslachah, pimpinan sidang.
Berikut beberapa pendapat Fraksi tentang LKPj Gubernur Jatim akhir tahun 2021. “Fraksi Partai Bulan Bintang,Hanura dan PKS mengapresiasi kinerja penerimaan daerah ditengah Pandemi Covid-19 yang berdampak sangat signifikan pada perekonomian Jatim, dan Pemprov berhasil melampaui target yang ditetapkan,” ujar Matur Husairi, Jubir Fraksi Partai PBB, Hanura dan PKS.
Apresiasi juga diberikan dengan turunnya angka pengangguran terbuka atau TPT tahun 2021 yang mengalami penurunan sebesar 0,1% dari 5,8% tahun 2020 dan kini menjadi 5,74% tahun 2021 ini. Meskidemikian, total pengangguran 1,28 juta orang tahun 2021 ini dinilainya masih sangat tinggi.
“Sehingga fraksi kami mencatat bahwa angka 5,74 persen ini masih lebih tinggi dari angka TPT Jawa Timur sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 yang lalu, di angka 3,92 – 4,9 persen, yang artinya selalu dibawah 5 persen,” imbuhnya.
Sementara itu Juru Bicara Fraksi Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono mengatakan fraksi Demokrat DPRD Jatim selalu siap mengawal kinerja Gubernur – Wakil Gubernur Jatim untuk kepentingan rakyat.
“Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana merealisasi anggaran yang dialokasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka merealisasi program kegiatannya dan pengaruhnya bagi kesejahteraan rakyat,” papar dr Agung.
Lebih lanjut dr Agung menyampaikan catatan kedua yaitu, upaya apa saja yang telah dilakukan dan diagendakan dengan tepat agar kinerja OPD – OPD dalam merealisasi APBD 2021, agar tetap inklunsif – progresif untuk menuju Jatim yang sesuai dengan visi Gubernur Jatim.
Dan yang ketiga, bagaimana upaya Gubernur – Wagub Jatim agar OPD – OPD dalam melaksanakan APBD 2021 selalu membuat semacam progress report secara berkala (per triwulan atau catur wulan). Hal ini dilakukan guna memudahkan untuk memonitor kinerja secara digital.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang hadir dalam kesempatan itu mengakui bahwa selama pandemi Covid-19, angka pengangguran terbuka sempat mengalami kenaikan, namun berhasil diturunkan pada tahun 2021 lalu.
“Angka pengangguran juga sempat meningkat, tapi sudah menurun kembali. Tapi memang untuk mengembalikan pada kondisi prapandemi, kita harus ingat, bahwa untuk bisa menyerap angkatan kerja baru, kita butuh pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Emil menuturkan, untuk bisa menyerap angkatan kerja baru, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi kurang lebih sebesar 5%. Apalagi sekarang banyak sekali teknologi yang membuat investasi tidak terlalu padat karya, dan sebaliknya justru mengalami kontraksi di 2020 dan pertumbuhannya berada dikisaran 3,57 di 2021.(iz)
