JAKARTA, PEWARTAPOS. COM – Presiden Joko Widodo telah melaksanakan tugasnya dengan baik, mengunjungi dua negara yang sedang bertikai, Rusia dan Ukraina, untuk menyampaikan pesan yang tegas agar kedua negara menempuh jalan dialog untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka.
Jokowi tidak bisa disalahkan dan kunjungannya tidak bisa dinilai gagal hanya karena setelah pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky maupun Presiden Rusia Vladimir Putin secara terpisah, kedua negara masih bertikai.
Menurut dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, Jokowi dan Indonesia tidak bertanggung jawab atas agresifitas Rusia itu.
“Tanggung jawab Indonesia yang tercermin dari kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia hanya satu, yaitu menyampaikan pesan perdamaian ke seluruh dunia. Tidak hanya ke Ukraina dan Rusia, tapi juga ke seluruh negara yang mungkin mengambil untung dari pertikaian antara Ukraina dan Rusia,” ujar Teguh Santosa menjawab pertanyaan redaksi.
Mantan Ketua Bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan, konflik terakhir antara Ukraina dan Rusia yang berlangsung sejak akhir Februari lalu memiliki akar yang cukup panjang. Tentu masing-masing pihak memiliki alasan dan menganggap diri mereka sebagai yang paling benar.
Keinginan Ukraina bergabung dengan NATO dan mengundang NATO ke wilayahnya sering disebut sebagai sebab utama yang membuat Rusia gerah.
Bagi Rusia, itu adalah provokasi yang nyata. Sehingga, sebelum Ukraina menjadi anggota NATO dan sebelum NATO membangun pangkalan militer di Ukraina, Rusia merasa perlu melancarkan operasi militer khusus untuk meredam keinginan Ukraina itu.
Namun di sisi lain, tambah mantan Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu, Ukraina juga merasa punya alasan kuat untuk meningkatkan kapasitas militer, termasuk dengan mengundang NATO ke wilayahnya. Karena faktanya di tahun 2014 wilayah Krimea milik Ukraina telah diinvasi dan diklaim Rusia hingga kini.
“Substansi dari kunjungan Jokowi adalah menyampaikan pesan perdamaian yang menjadi salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia seperti diamanatkan di dalam UUD 1945,” ujar Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa.
Dia juga mengatakan, sikap netral Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB sudah cukup tegas. Indonesia percaya, bahwa itikad baik dan jalan dialog untuk mencapai perdamaian adalah modal penting yang harus dimiliki kedua negara untuk mengakhiri konflik.
Teguh mengatakan, serangan Rusia ke Ukraina tidak dapat dibenarkan dan sangat berpotensi menciptakan preseden buruk dalam praktik hubungan antarnegara.
“Kita konsisten mengecam aksi militer yang dilakukan satu negara terhadap negara lain,” demikian Teguh Santosa yang tengah menyelesaikan pendidikan doktoral hubungan internasional di Universitas Padjadjaran dan pernah dua kali diundang berbicara di Komisi IV PBB yang membidangi isu politik khusus dan dekolonisasi. (*)
