SIDOARJO, PEWARTAPOS.COM – Rapat koordinasi (Rakor) Dewan Pendidikan (DP) Provinsi Jatim yang diikuti Dewan Pendidikan se-Jawa Timur dan beberapa stake holder yang berakhir Rabu (31/8/2022), di Hotel Fave Sidoarjo, menghasilkan butir-butir rekomendasi yang akan disampaikan kepada gubernur Jatim, menteri pendidikan hingga presiden.
Namun hasil utamanya adalah Dewan Pendidikan Provinsi dan DP kabupaten/kota diharapkan terus meningkatkan sinergitas dengan Dinas Pendidikan setempat untuk bersama-sama meningkatkan mutu, kualitas dan pelayanan pendidikan di Jawa Timur.
“Keberaaan Dewan Pendidikan berfungsi memberikan masukan kepada pemangku kebijakan, mengawasi dan juga sebagai mediator dengan masyarakat dan stake holder pendidikan. Untuk itu keberadaan Dewan Pendidikan masih sangat relevan dan dibutuhkan untuk membantu meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan,” ujar Prof. Dr. Warsono, M.S., Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Kualitas pendidikan dan budaya yang rendah, lanjut mantan rektor Universitas Negeri Surabaya itu, bisa menghancurkan sebuah negara. Bahkan ada pemeo yang menyebutkan kalau ingin menghancurkan sebuah negara tidak perlu menggunakaan senjata, cukup dengan menghancurkan kualitas pendidikannya saja, tandas pria murah senyum itu seolah meyakinkan.
Prof Warsono juga menekankan bahwa dalam dunia pendidikan di tengah kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat ini, yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak berubah adalah selalu berfikir untuk kebaikkan dan menjaga moralitas.
“Kemajuan teknologi pasti membawa perubahan dalam kehidupan manusia, namun yang tidak berubah adalah selalu berfikir dan terus menjaga moralitas. Berfikir positif untuk kemajuan dan menghadapi perubahan serta menjaga moralitas, yakni rasa tanggung jawab dan kejujuran,” pesannya.
Sedang Dr. Dwi Astutik, Sekretaris DP Provinsi Jatim, menerangkan, hasil dari rapat koordinasi ini segera akan dikirimkan kepada gubernur, menteri pendidikan, riset dan teknologi serta presiden, sesuai dengan hasil rekomendasi peserta rakor.
“Untuk menanggapi RUU Sisdiknas tentu akan kita kirimkan ke Presiden dan menteri pendidikan, sedang poin-poin yang lainnya tentang pokok-pokok pikiran untuk membantu kemajuan, mutu dan pelayanan pendidikan di Jawa Timur akan kita kirimkan kepada gubernur,” tadasnya. (joe)
