SURABAYA, PEWARTAPOS.COM – Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi menyatakan turut menolak kenaikan BBM bersubsidi sebagaimana disampaikan oleh ratusan mahasiswa yang melakukan demonstrasi di Gedung DPRD Jatim, Selasa (6/9/2022)
“Saya sebagai Anggota DPRD, saya katakan juga tidak setuju dengan kenaikan BBM ini. Sebagai Ketua DPRD Jatim, saya akan teruskan aspirasi saudara-saudara,” katanya diatas mobil komando pendemo.
Kusnadi menjelaskan, dirinya menyampaikan hal itu bukan atas nama fraksi. Melainkan, sebagai perwakilan dari DPRD Jatim. “Ini saya tidak mewakili fraksi, tapi sebagai ketua DPRD Jatim ya,” ujarnya.
Meski begitu, dia mengaku pihaknya bakal meneruskan aspirasi itu ke para pimpinan dan pemerintah pusat di DKI Jakarta.
“Kenaikan BBM akan berdampak pada kenaikan kebutuhan bahan pokok di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Akibatnya akan berdampak kepada semua elemen masyarakat terutama masyarakat yang miskin menjadi miskin lebih ekstrem,” kata Ketua DPD IMM Jatim, Miftahul Firdaus Su’udi.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Selasa (6/9/2022). Itu sebagai bentuk penolakan atas kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi beberapa hari lalu.
DPD IMM Jatim menyatakan sikap ; Pertama, menuntut pemerintah agar membatalkan penyesuaian harga BBM serta mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi.
Kedua, mendesak pemerintah BPH Migas untuk membuat regulasi pengawasan peredaran subsidi di masyarakat supaya tepat sasaran. Dan Ketiga, mendesak pemerintah agar memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan agar dikuasai sepenuhnya oleh negara dan diperuntukkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.
Keputusan pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi dengan dalih subsidi BBM terlalu membebani APBN dinilai mahasiswa sebagai keputusan kurang tepat. Sebab penerimaan migas Indonesia mengalami surplus.
Inflasi yang tidak stabil, lanjut Firdaus akan berdampak pada sulitnya masyarakat dalam mengambil keputusan untuk melakukan konsumsi, produksi dan investasi yang akan sangat berdampak pada penurunan ekonomi rakyat.
“Kami meyakini wacana bullish pertalite dan solar terkait erat dengan permainan politik pasar global serta peran lembaga keuangan internasional,” tegas Firdaus. (ns)
