SOLO, PEWARTAPOS.COM – Salah satu hasil yang fenomenal dari pelaksanaan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan (DP) se-Indonesia yang berlangsung di Solo, 24-25 September 2022, adalah disepakati berdirinya Forum Komunikasi Dewan Pendidikan Indonesia (FKPDI) di Sekretariat Dewan Pendidikan Kota Surakarta, Minggu (25/9/2022).
FKPDI ini bertujuan secara bersama-sama ikut mengakselerasi peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia. Disamping itu agar Dewan Pedidikan se-Indonesia mempunyai wadah komunikasi. Saat ini dipilih sebagai ketua FKPDI adalah Drs. Joko Riyanto, SH, MM, MH yang juga ketua Dewan Pendidikan Surakarta.
“Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kawan-kawan Dewan Pendidikan Kabupaten Kota se-Indonesia, namun apalah artinya saya jika dalam menjalankan roda organisasi ini tindak dibantu kawan-kawan semua. Mari kita bersama-sama untuk memajukan mutu dan pelayanan pendidikan di Indonesia,” tegas Joko Riyanto usai pemotongan tumpeng tanda rasa syukur atas berdirinya FKPDI.
Adapun tugas pertama dari FKPDI, lanjut pria berewokan yang murah senyum itu, adalah menyelesaikan rumusan hasil Rapat Koordinasi DP se-Indonesia untuk kemudian menyerahkannya kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan jajaran terkait.
“Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan kita serahkan ke Jakarta,” tegasnya.
Sementara menurut Hariyadi, Ketua Kelompok DP Kabupaten Kota Jawa Timur, ada tiga usulan yang disepakti dari Jatim untuk dibawa ke pusat antara lain, ditetapkannya keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam salah satu pasal RUU Sisdiknas serta mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengakui keberadaan Dewan Pendidikan Nasional yang hingga saat ini belum dilantik atau diresmikan.
“Keberadaan Dewan Pendidikan ini kan amanah dari Undang Undang dan sudah semestinya harus dijalankan,” tegas guru di SMAN 6 Madiun itu.
Disamping itu, DP Nasional ini akan lebih merepresentasikan keberadaan DP di Indonesia dan juga bisa menjadi wakil atau penghubung dengan Pemerintah Pusat. “Saat ini DP Kabupaten Kota se-Indonesia hampir sudah ada semua, provinsi juga sudah ada. Secara organisatoris DP Nasional tentunya juga harus ada,” lanjut Hariyadi yang juga Wakil Ketua PGRI Jawa Timur itu. (joe)
