DPRD Kabupaten Blitar Gelar Ranperda Penanaman Modal
BLITAR, PEWARTAPOS.COM – Akhirnya DPRD Kabupaten Blitar mengundang Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Blitar. Dalam pembahasan yang diajukan dinas terkait, tentang penanaman modal dari berbagai aspek.
Kepala Dinas DPMPTSP Agus Santoso, S.Sos., MM memberikan pandangan kepada anggota dewan. Di antaranya, mengungkapkan karena regulasi peraturan daerah (perda) banyak perubahan, kini pihaknya mengikuti perda yang baru. Sehingga pembahasan membuahkan hasil sesuai perda yang diajukan ke dewan.
Rapat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Komisi 1 dipimpin oleh H. Panoto. Wakil Ketua Pansus Ranperda dari Komisi 1 itu merekomendasikan beberapa hal. Di antaranya penggalian potensi lokal. Kepentingan lokal, termasuk tenaga kerja lokal. Bahkan mempermudah para investor regulasi perizinan. Namun juga sanksi administrasi yang tegas bagi investor yang tidak mematui perda yang ditetapkan.
Perda yang dimaksud tentang penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu. “Yang dikaji dewan investasi, irisan bidang yang menjadi kewenangan Pemkab Blitar. Sehingga diharapkan para investor menanamkan modalnya dengan regulasi yang mudah terarah,” ujarnya.
Untuk pengembangan sentra ekonomi penguatan UMKM dan perlindungan produk lokal, dewan juga menekankan pengembangan kawasan sentra ekonomi hortikultura. Seperti tebu, kopi, kakau kelapa dan lainnya.
Berikutnya dewan merekomendasikan pengembangan sentra peternakan besar dan unggas. Rekomendasi dalam Ranperda selanjutnya, pengembangan perikanan dalam budidaya ikan hias dan ikan air laut.
Panoto menjelaskan bidang holtikultura, kopi, teh dan tebu Blitar telah menjadi komoditi unggulan nasional. “Disusul peternak ayam petelur, juga pemasok komoditas nasional. Sedangkan ikan koi Blitar, dikenal hingga mancanegara,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Pranoto, sentra potensi lokal daerah wajib mendapatkan perlindungan dan pemkab. Perlindungan produk lokal juga menguatkan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Pemkab Blitar. (ndi/ham)
