LAMONGAN, PEWARTAPOS.COM – Petani Bengawan Jero Lamongan terancam gagal panen dan merugi. Pasalnya tanaman padi sawah yang menjadi harapan petani itu tenggelam akibat banjir berdampak tanggul kali yang berada di Desa Pomahanjangan dan Kepudibener jebol.
Hal itu mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Lamongan Anshori. Karena ia mendapat laporan dari masyarakat Bojosari , Pomahanjangan dan Kepudibener yang mana tanaman padi gagal panen akibat terendam. Bahkan ia turun langsung melakukan pengecekan ke lokasi melihat tanaman padi yang belum bisa di panen itu terpaksa di diamkan.
“Iya mas, setelah kemarin kita cek lokasi tanggul jebol. Tadi pagi kita banyak dapat laporan dari masyarakat Bojoasri, Pomahanjangan dan Kepudibener yang tanaman padi di sawahnya gagal panen akibat tanaman padinya tengelam, karena belum bisa di panen ya terpaksa di biarkan. Ada juga yang memanen lebih dini yang mengakibatkan panennya tidak maksimal atau merugi,” kata Anshori, Kamis (27/10/2022).
Anshori juga menjelaskan petani di Bengawan Jero saat ini sangat menjerit akibat banyak yang gagal panen, padahal ini harapan satu-satunya setelah kemarin mereka kebanjiran 6 bulan dan hasil tambaknya merugi. Politis asal Partai Gerindra ini berharap kondisi petani ini mendapat respon cepat dan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah.
“Tadi kami tanya, apakah sudah terdaftar asuransi pertanian, mereka menjawab ada yang belum terdaftar di asuransi pertanian, ada juga yang sudah terdaftar. Saya minta Dinas pertanian segera turun ke lapangan, mendata petani yang gagal panen atau merugi, yang sudah terdaftar asuransi petani segera di kawal untuk mendapatkan ganti rugi, yang belum terdaftar segera di koordinasikan supaya mereka bisa terdaftar asuransi pertanian,” pintanya.
lebih lanjut Anshori Anggota DPRD Gerindra Lamongan ini menilai Pemerintah Daerah lambat mengantisipasi lebih dini bencana banjir, dan tentu ini merugikan masyarakat yang terdampak bencana banjir.
Seharusnya tegas Anshori, Pemerintah daerah sudah mengantisipasi lebih dini karena sejak awal bulan curah hujan tinggi. Selain itu, Anshori juga menyesalkan kenapa mutasi di PU SDA tidak langsung di tempati kepala dinas definitif, dan hanya di isi Plt sampai akhir Desember. Apalagi lebih parahnya Plt ini rangkap jabatan dengan kepala BPBD.
“Saya mengerti itu hak preogratif Bupati dan secara aturan di perbolehkan. Tapi menurut saya itu tidak elok dan tidak etis, bagaimana mungkin di situasi bencana banjir seperti saat ini PLT kepala dinas PU SDA bisa kerja maksimal kalau hanya di jabat Plt wong ada kepala dinas definitifnya tiap tahun belum ada kemajuan berarti dalam penanganan banjir,” ungkapnya.
“Apalagi di jabat Plt yang merangkap jabatan kepala BPBD, atau sebaliknya juga sama, apakah kepala BPBD yang merangkap Plt kepala dinas PU SDA bisa kerja maksimal dalam penanganan bencana, wong tidak merangkap aja belum bisa maksimal dalam penanganan bencana, apalagi merangkap,” beber Anshori.
Untuk itu Politis asal Kecamatan Turi itu, meminta Bupati Lamongan untuk segera mengisi jabatan kepala dinas PU SDA secara definitif. “Siapapun yang di pilih bupati kita akan dukung,” ujarnya
Sedangkan terkait penanganan bencana, kalau anggaran di dinas terkait masih kurang, Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Lamongan itu berharap anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 31,5 milyar bisa di gunakan secara maksimal, jangan sampai penyerapan dana BTT seperti tahun 2021 yang hanya terserap sebesar 62,62 persen dari total anggaran Rp 30 milyar dan tahun 2020 juga hanya terserap 50,56 persen dari total anggaran Rp 54 milyar.
“Apapun kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan bencana dan untuk kebaikan masyarakat, Fraksi Gerindra akan mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah,” tandas Anshori. (bis)
