Komisi B DPRD Jatim Monitoring Kehutanan Wilayah Madiun
SURABAYA, PEWARTAPOS.COM- Komisi B DPRD Jatim memonitoring kegiatan di bidang kehutanan untuk meningkatkan penghasilan hutan dengan kerjasama antar kedinasan, dengan mendatangi Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jatim Wilayah Madiun Selasa (10/1/2023).
Upaya meningkatkan pengahasilan hutan dengan kerjasama antar kedinasan ini diharapkan mampu memanfaatkan potensi hutan secara optimal sehingga dapat meningkatkan nilai hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
M Mahdi, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim mengatakan kedatangannya itu untuk memastikan bagaimana dengan pengelolaan hutan rakyat, program program nya yang dilakukan oleh Cabang Dinas Kehutanan di Wilayah Madiun . Termasuk anggaran yang ada, apakah sudah sesuai dengan harapan atau masih jauh dari keinginan.
H. Karimullah anggota Komisi B dari partai Golkar mempertanyakan keberadaan hutan kritis apakah bisa dimasukkan pada katagori hutan rakyat dan bagaimana pemanfaatannya.
Sementara anggota Komisi B lainnya, Subianto dan HM Rofiq yang berharap lahan hutan ini menghasilkan sayuran, polowijo termasuk Porang menjadi perhatian khusus dan dijadikan program khusus agar bisa lebih fokus dengan hasil yang terukur, termasuk untuk urusan anggaran.
“Di hutan itu banyak berkaitan dengan program pertanian, perkebunan, bahkan peternakan, termasuk hasil polowijo, begitu juga dengan tanaman Porang yang dikerjasamakan dengan lahan Kehutanan seperti di Ngawi yang kemudian menjadi keuntungan bagi Dinas Perkebunan. Maka saya berharap Komisi B bisa memperjuangkan anggaran untuk Dinas Kehutanan ini. Jika Pertanian, perkebunan anggarannya naik, harusnya Kehutanan juga karena hasilnya dinikmati oleh yang lain,” ungkapnya.(rls)