Komisi D DPRD Jatim Minta Revitalissi Terminal Milik Pemprov
SURABAYA, PEWARTAPOS.COM– Komisi D DPRD Jatim meminta dan berharap Dinas Perhubungan Jawa Timur untuk segera melakukan revitalisasi terminal tipe B milik pemerintah provinsi yang ada di Jatim. Mengingat saat ini beberapa terminal tipe B tersebut masih belum optimal.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Deni Prasetya menegaskan, sebelum dilakukan revitalisasi dan optimalisasi terminal, harus perencanaan agar dapat menarik para pengunjung dan tidak jenuh. Perbaikan bisa dilakukan dengan pengecetan terminal. “Untuk mengoptimalkan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) terminal, kedepannya Dinas Perhubungan Jatim harus melakukan perencanaan secara matang,” paparnya ditemui di DPRD Jaim, Kamis (2/2/2023).
Deni menontohkan, terminal di Jember ini memiliki potensi yang besar untuk memperoleh pendapatan dari sektor transportasi bus. Maka diperlukan sinergi dengan Pemkab Jember karena banyak rute yang melewati kampus-kampus. Seperti halnya Universitas Jember (Unej), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Universitas Muhammadiyah. “Potensinya sangat besar untuk pendapatan khususnya untuk transportasi dengan banyaknya dunia pendudikan, ada Unej, ada IAIN, ada Unmuh dan universitas lainnya,” tutur Deni.
Deni mengungkapkan Terminal Ambulu terkoneksi ke jalur selatan. Mulai dari Ambulu, Balung, Puger, Kencong, Yosowilangun, dan Menak Koncar di Lumajang. Selain itu ada Terminal Arjasa yang mengarah ke Bondowoso. Dengan rute-rute bus tersebut banyak tempat wisata yang bisa menarik pengunjung. Salah satunya Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma. “Banyak terminal yang cukup berpotensi karena menghubungkan dengan berbagai daerah lainnya,” terangnya.
Terkait sinergi dengan pelaku UMKM, produk-produk dari daerah bisa ditempatkan kawasan wisata, terminal untuk menjadi pusat oleh-oleh. Selain itu, diperlukan sinergi dengan Pemkab Jember untuk mengangkat produk UMKM. “Harapannya tidak hanya di wilayah timur saja tapi berkembang di semua daerah di Jatim. Ini juga terkait dengan UMKM yang ada di 38 kabupaten paling tidak bisa menunjukkan UMKM tidak hanya ada expo besar saja,” pungkasnya. (komf)
