KEBUMEN, PEWARTAPOS.COM – Program swasembada pangan nampaknya masih jauh api dari pada panggang. Persoalan pokoknya adalah, karena Indonesia saat ini masih kekurangan pupuk 6,3 juta ton yang harus diimpor. Sementara negara penghasil pupuk dunia, Ukraina dan Rusia sedang berperang.
“Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi paling 3,5 juta ton dan kemarin tambah di Pupuk Iskandar Muda 570 ribu ton ada tambahan. Impor kita 6,3 juta (ton), artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya. Ini yang nanti akan segera kita usahakan tapi kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang itu, Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia,” tandas Presiden Joko Widodo usai meninjau panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah melalui Badan Pangan Nasional tengah menghitung harga untuk Gabah Kering Panen (GKP) yang saat ini dikeluhkan petani terlalu rendah.
“Tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP-nya jatuh di harga Rp 4.200, memang terlalu rendah,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah memiliki perhitungan dengan memperhatikan sejumlah komponen lain dalam produksi dan meminta Badan Pangan Nasional untuk merumuskan harga ideal untuk gabah dari petani.
“Pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa karena kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen per produksi beras. Ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, lain-lainnya, sudah ketemu,” jelasnya.
Dengan perhitungan tersebut, Presiden Jokowi berharap harga gabah dari petani akan wajar yang nantinya akan berimbas juga pada harga beras di pedagang hingga pembeli. Dengan demikian, semua pihak bisa merasakan manfaat dari perhitungan yang dibuat pemerintah.
“Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan ini,” ungkapnya.
Presiden juga mendapat aspirasi dari para petani yang mengeluhkan soal pupuk, terutama pupuk bersubsidi, baik dari sisi harga maupun ketersediaannya. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi pupuk nasional meskipun bahan bakunya lebih sulit akibat perang Rusia-Ukraina. (BPMI Setpres)
