Pj Bupati Pasuruan, Minta ASN Jaga Netralitas dari Pengaruh Partai Politik
PASURUAN, PEWARTAPOS. COM – Menyongsong tahun Pemilu 2024, Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto meminta para aparatur sipil negara (ASN) agar mampu mengendalikan segala ucapan, perilaku dan tindakan yang mengarah pada keberpihakan salah satu kontestan.
Permintaan tersebut ia sampaikan saat memimpin Apel Karyawan/Karyawati Pemkab Pasuruan di Halaman Graha Maslahat, Senin (20/11/2023).
Menurutnya, ASN harus menjaga netralitas dari pengaruh partai politik atau keberpihakan pada salah satu parpol/caleg/capres atau calon kepala daerah. Sebab netralitas ASN telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Di mana setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
“Jangan sampai ada ASN yang salah ucap atau menunjukkan sebuah simbol yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau parpol tertentu yang berkontestasi dalam Pemilu 2024,” katanya.
Dijelaskan Andri, di tengah arus informasi dan teknologi, hal yang paling patut mendapat perhatian bersama para ASN dalam menjaga netralitas adalah bijak menggunakan media sosial.
Hal ini rentan dan berpotensi menjerat ASN melanggar asas netralitas.
“Ada sejumlah lembaga, termasuk masyarakat secara umum mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024, karena itu perlu menjaga diri, tetap netral di Pemilu 2024 dengan memahami aturan yang mengikat ASN sebagai abdi negara, serta berani menolak dengan tegas jika ada pihak atau calon peserta pemilu yang ingin memanfaatkan ASN untuk kepentingannya,”sebutnya.
Apabila ada pelanggaran yang dilakukan ASN, maka dalam UU sudah diatur sanksi yang akan diterima.
Kata Andri, sanksi mulai peringatan secara lisan, tertulis hingga penurunan pangkat atau jabatan.
“Tentunya ada sanksi bagi ASN yang kedapatan terlibat dalam politik praktis. Sebagai ASN sudah banyak aturan yang mengatur, mana yang boleh, mana yang tidak,” ucapnya. (kom)
