BANYUMAS, PEWARTAPOS.COM – Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan tanam padi di Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024).
Tiba sekitar pukul 08.45 WIB, Kepala Negara langsung meninjau saluran irigasi dan melihat proses tanam padi yang sedang dilakukan para petani setempat.
Presiden mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa para petani telah melakukan proses tanam padi pada awal bulan Januari 2024. Melalui kegiatan tersebut, Presiden berharap produksi beras nasional akan mengalami peningkatan di musim panen mendatang.
“Di Desember kita tanam 1,4 juta (hektare), di Januari 1,7 juta hektare, kemudian di Februari 1,4 juta hektare sehingga kita harapkan ada peningkatan produksi beras kita di masa panen di bulan Maret-April yang akan datang,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.
Selain itu, Presiden juga memastikan saat ini pembelian pupuk untuk petani telah dipermudah dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bahkan untuk menghadapi masa panen, pemerintah melalui Pupuk Indonesia juga telah mempersiapkan 1,7 juta ton pupuk.
“Kemudian subsidi pupuk, saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan untuk mengajukan tambahan subsidi pupuk sebesar kurang lebih Rp 14 triliun,” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut berdialog dengan sejumlah petani. Salah satunya adalah Sartono yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan keluhan petani terkait irigasi.
“Pengairan itu kan irigasinya sudah dangkal, jadi minta secepat mungkin pendangkalan itu dikeruk kembali dari mulai atas sana sampai ke bawah,” ucap Sartono.
Mendengar keluhan tersebut, Presiden Jokowi langsung menginstruksikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, untuk segera mengatasi masalah irigasi yang melanda para petani. Sartono pun mengapresiasi dan merasa bahagia dengan penanganan cepat yang diambil Presiden Jokowi.
“Alhamdulillah sekali, bangga sekali kayak kita rakyat kecil bisa diperhatikan oleh Bapak nomor satu di Indonesia. Sangat-sangat senang sekali,” tutur Sartono.
Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo menegaskan, bentuk nyata komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa. Hal itu dapat dilihat dari dana desa yang telah tersalurkan untuk membangun desa-desa di seluruh Tanah Air.
“Jangan keliru, saya beri tahu sampai saat ini sudah Rp 539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa, Rp 539 triliun, niku duit kathah sanget lo—uang gede banget lo,” ucap Presiden dalam pertemuannya bersama para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara, yang digelar di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024).
Presiden menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil jika dibandingkan dengan anggaran sejumlah pembangunan proyek lainnya. Presiden memberi contoh dalam pembangunan bandara hingga bendungan yang memiliki anggaran yang jauh lebih sedikit dibanding dana desa.
“Airport niku gawe airport sedengan ngoten nggih itu Rp 2 triliun. La niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe. Bendungan niku Rp 1 triliun, Rp 1,5 triliun berarti dadi kira-kira 400 bendungan waduk kalau dijadikan artinya uang itu gede sekali,” jelasnya.
Lebih lanjut, mengenai pembangunan jalan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa sudah mencapai 350 ribu kilometer. Presiden menyebut jalan desa yang telah dibangun di seluruh Tanah Air jauh lebih panjang dibanding pembangunan jalan tol.
“Jalan tol enggak ada apa-apanya hanya 2.040 kilometer, jalan desa 350 ribu kilometer karena kita memiliki 74.800 desa diseluruh tanah air ini. Kalau 1 desa saja 5 kilo, berarti kali 75 berarti sudah 350 ribu jalan desa,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Kepala Negara berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, Presiden menyebut dalam membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.
“Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp 1,5 miliar belonjone teng Jakarta. Ketok e luweh murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Presiden mengimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah dasa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing. “Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi uangnya beredar di desa kita,” tandasnya. (joe/BPMI Setpres)
