Kemenkumham Jatim Siap Bangun Kediri Melalui Transformasi Peran Imigrasi
SURABAYA, PEWARTAPOS.COM – Keberadaan Bandara Dhoho, sebagai lanskap baru perekonomian di Kediri menjadi perhatian khusus Kanwil Kemenkumham Jatim. Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono itu menegaskan komitmennya untuk membangun dan memajukan perekonomian Kediri Raya melalui transformasi peran keimigrasian melalui strategi digitalisasi.
Hal itu disampaikan Heni dalam kesempatan tasyakuran peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-74 di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri, Heni menekankan potensi besar yang dimiliki Kediri.
“Tentunya dengan keberadaan bandara berkelas internasional, dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi di wilayah kediri dan sekitarnya,” terang Heni, dalam rilis Kemenkumham Jatim, Senin (29/1/2024).
Keberadaan bandara ini, lanjut Heni, sekaligus menjadi bukti kemajuan Kediri. Bahkan menjadi daerah penopang kemajuan di wilayah selatan Jawa Timur.
“Untuk itu kami siap memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri maupun WNA yang akan datang untuk menggeliatkan ekonomi Kediri,” tutur Heni.
Heni juga menjabarkan tantangan keimigrasian di wilayah Jawa Timur, khususnya Kediri. Menurutnya, fungsi keimigrasian di bidang intelijen harus lebih diperkuat. “Informasi intelijen perlu diperkuat seiring dengan penguatan penegakan hukum keimigrasian sehingga dapat mendukung pelindungan hukum untuk seluruh masyarakat,” urai Heni.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kediri, Denny Irawan menegaskan bahwa jajarannya selalu siap memberikan pelayanan dan pelindungan hukum keimigrasian jika memang Bandara Dhoho nantinya melayani penerbangan internasional.
“Dukungan dari para stakeholder selama ini sangat positif, untuk itu pada peringatan HBI ke-74 ini, kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang selama ini mendukung peran dan fungsi keimigrasian,” jelas Denny.
Ia juga berharap di momen HBI ke-74 ini, imigrasi semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat. “Peran masyarakat sangat kami perlukan untuk bersama-sama menciptakan kepastian hukum di bidang keimigrasian, salah satunya menekan angka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah kerja kami,” harap Denny.
Salah satu upayanya adalah dengan memberikan akses informasi keimigrasian yang seluas-luasnya bagi masyakat. “Untuk itu kami menciptakan inovasi Layanan Edukasi dan Literasi Peraturan Keimigrasian (Lentera Keimigrasian) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi keimigrasian,” ujar Denny.
Denny menjelaskan, dengan adanya Lentera Keimigrasian, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan edukasi yang jelas terkait peraturan yang dinamis. Selain itu, layanan ini diharap mampu memberikan solusi kepada permasalahan para Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Indonesia.
“Lentera Keimigrasian adalah pola baru pengawasan keimigrasian dengan maksud dan tujuan menjadikan Imigrasi Kediri sebagai Mitra Kerja bagi para pengusaha serta menjadi wadah untuk memberikan solusi bagi orang asing,” ujar Denny.
Mantan Kepala Kantor Imigrasi Cianjur itu berharap Lentera Keimigrasian dapat mendukung program pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kanwil Kemenkumham Jatim dalam membuka seluas-luasnya investasi asing di Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Kediri Raya.(IP)
