F-PAN DPRD Jatim Setuju RPJPD 2025-2045 dengan Catatan Khusus
SURABAYA, PEWARTAPOS.COM- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2025-2045, dengan berbagai catatan atau saran khusus.
Dukungan ini melalui juru bicaranya, Dr. A. Basuki Babussalam, SH., MH, setelah mempelajari jawaban Gubernur atas pandangan Fraksi dan laporan dari Panitia Khusus (Pansus) RPJPD pada sidang paripurna di gedung DPRD Jatim, Senin (01/07/2024).
Fraksi PAN mengapresiasi Pj. Gubernur Jawa Timur dan seluruh perangkat daerah atas penyelesaian rancangan tersebut saat rapat Paripurna.n”Kami mengucapkan terima kasih kepada Pj. Gubernur dan seluruh perangkat daerah serta Pansus yang telah menyelesaikan proses pembahasan RPJPD 2025-2045,” ujarnya.
Fraksi PAN menyoroti beberapa hal pokok yang dianggap penting untuk mendapat penekanan kembali dalam RPJPD ini. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus berkelanjutan dan memiliki keterkaitan konteks, baik secara vertikal dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun secara horisontal dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis Jawa Timur.
“Koherensi vertikal dengan RPJP Nasional harus dijaga, demikian juga keselarasan dengan karakteristik daerah,” jelasnya.
Pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan juga menjadi fokus utama Fraksi PAN. Dr. Basuki menekankan bahwa RPJPD harus menjadi alat untuk mengantarkan pembangunan ekonomi secara adil dan berkelanjutan.
“Angka-angka pertumbuhan, indeks kesenjangan, dan kemiskinan selalu berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Sektor agraris dan UMKM harus menjadi prioritas, dengan dukungan serius dari pemerintah,” katanya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah juga menjadi perhatian utama. Dr. Basuki menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya mengenai mobilitas orang dan barang, tetapi juga harus mendukung sektor agraris sehingga biaya operasional bisa lebih rendah.
“Pembangunan infrastruktur harus mendukung sektor agraris agar biaya operasional, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan, bisa lebih rendah,” tambahnya.
Dalam konteks keberlanjutan lingkungan hidup, Fraksi PAN menekankan pentingnya pemeliharaan kawasan lindung alam, penguatan sistem jaringan persampahan, dan transisi ke penggunaan energi baru dan terbarukan.
“RPJPD harus memastikan prinsip keberlanjutan diterapkan dalam setiap aspek pembangunan. Transisi ke energi terbarukan harus melibatkan berbagai pihak dan dilaksanakan secara bertahap,” jelas Dr. Basuki.
Pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus Fraksi PAN. Dr. Basuki mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan kepada lembaga masyarakat yang melayani di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Partisipasi lembaga masyarakat harus mendapat apresiasi, dukungan, dan fasilitasi karena sejatinya bidang ini adalah tanggung jawab pemerintah kepada rakyat,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan di luar jalur formal, seperti Gerakan Pramuka, yang menjadi pilar penguat ketahanan generasi muda.
Fraksi PAN menegaskan bahwa RPJPD ini harus dikawal sebagai acuan dan panduan yang akan diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Fraksi PAN melalui Dr. Basuki menyatakan bahwa RPJPD ini akan dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan tantangan global, sehingga pemerintah harus memberikan pengutamaan perlindungan rakyat. (zen)
