SIDOARJO, PEWARTAPOS.COM – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi dengan mendatangkan narasumber dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Selasa (15/10/2024).
“Kami akan memastikan bahwa seluruh perangkat daerah bekerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan integritas. Targetnya, Monitoring Center of Prevention (MCP) Sidoarjo harus naik, begitu juga dengan Indeks Integritas,” tegas Pjs. Bupati Sidoarjo, Muhammad Isa Anshori.
Saat ini, MCP Sidoarjo Tahun 2023 nilainya 91 atau sama dengan rata-rata Jawa Timur yang juga 91, atau lebih tinggi dibandingkan nasional yang hanya 75. Sedangkan Indeks Integritas Tahun 2022 sebesar 75,90 dan Tahun 2023 sebesar 75,31.
Isa Anshori berharap capaian tersebut bisa meningkat hingga Kabupaten Sidoarjo masuk 10 besar Tahun 2024, sebab saat ini Kabupaten Sidoarjo masuk peringatan ke-21 di Jawa Timur. “Paling tidak masuk 10 besar dalam mencapai peningkatan pemberantasan korupsi, atau naik signifikan dari Tahun 2023, selain itu, indeks integritas juga harus ikut naik. Dan ending dari upaya ini adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, menjelaskan, jenis kasus korupsi yang sering terjadi di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat meliputi penyuapan dan pengadaan barang dan jasa.
“Kasus yang masih sering kami jumpai adalah penyuapan, kemudian pengadaan barang dan jasa dengan modus seperti mark up harga dan keterlibatan dalam pelaksanaan proyek dengan swasta,” jelasnya.
Anggota Satgas Pencegahan Direktorat III Korsup KPK, Irawati, menjabarkan, 7 fokus potensi resiko korupsi diantaranya, perencanaan, penganggaran, manajemen ASN, pajak daerah, pelayanan publik, pengadaan, dan barang milik daerah.
“Untuk itu, rakor ini kami laksanakan agar tidak terjadi upaya korupsi pada perencanaan dan penganggaran APBD Tahun 2025. Mari kita bersama-sama melakukan pencegahan korupsi demi mewujudkan good government yang baik,” tambahnya. ,” ucapnya. (zki)
