F-Gerindra DPRD Jatim Dukung Pembentukan BUMD Pangan
SURABAYA, PEWARTAPOS.COM- Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim memahami ada kesan bahwa postur anggaran R-APBD tahun 2025 dinilai tidak sejalan dengan kondisi makro perekonomian nasional yang mulai membaik, akibat dari penurunan anggaran yang dianggap drastis dan dikhawatirkan akan menghambat fasilitasi untuk berbagai usaha perekonomian masyarakat.
“Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra memberikan masukan yang Pro Rakyat sebagai sebuah narasi tentang resiliensi di tengah tantangan, adaptasi terhadap perubahan, dan optimisme yang dibangun di atas fondasi kebijakan yang terukur,” kata Farid Kurniawan Aditama, S.Pi, anggota F-Gerindra DPRD Jatim.
Ia mengemukakan hal itu selaku juru bicara F-Gerindra pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Terhadap Raperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Jatim, Kamis (21/11/2024).
Dikatakan, meski anggaran mengalami penyusutan, semangat untuk memfasilitasi ekonomi kerakyatan tetap menyala, menanti implementasi yang akan mengubah tantangan menjadi peluang, yaitu;
Penambahan anggaran berbagai OPD untuk mendukung program-program prioritas. Serta menekankan pentingnya alokasi anggaran yang diselaraskan dengan kesiapan dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan dengan memperhatikan potensi-potensi yang dapat diprediksikan.
Peningkatan fasilitasi dan bantuan untuk sektor UMKM, pertanian, dan peternakan. Serta perbaikan akses permodalan melalui KUR, KUT, dan Dana Bergulir.
“Sejalan dengan laporan Komisi B, Fraksi Partai Gerindra mendorong adanya penguatan program ketahanan pangan, misalnya dengan melakukan inisiasi pembentukan BUMD Bidang Pangan sebagai sebuah langkah strategis menuju kemandirian pangan di Jawa Timur, serta dukungan terhadap program nasional yaitu swa-sembada pangan,” paparnya.
Selain itu catatan kami Fraksi Partai Gerindra, berdasarkan laporan Badan Anggaran dan laporan komisi komisi, kami melihat bahwa alokasi anggaran yang diploting oleh TAPD untuk program ketahanan energi dan swasembada energi, nilainya masih cukup rendah atau tidak besar.
Padahal Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam sektor energi, dengan ketergantungan impor yang hampir mencapai separuh dari total konsumsi minyak nasional. Besarnya subsidi energi fosil pada tahun 2024, menjadi beban signifikan bagi keuangan negara.
“Di tengah situasi ini, program swasembada energi yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran hadir sebagai solusi strategis untuk mentransformasi lanskap energi,” ujarnya. (zen)
