JAKARTA, PEWARTAPOS.COM – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, menyampaikan pentingnya momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang tahun ini mengambil tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” untuk menguatkan langkah bersama menuju Indonesia Emas 2045.
“KPK terus mendorong pencegahan korupsi melalui pemeriksaan LHKPN, perbaikan sistem di berbagai sektor, dan Survei Penilaian Integritas di instansi pusat maupun daerah,” ungkapnya dalam puncak peringatan Hakordia 2024 di Gedung Juang Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (9/12/2024).
“Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan tanpa henti. Mari jadikan Indonesia negara yang sulit bagi para pelaku korupsi, menuju negeri yang bersih, adil, dan bermartabat,” tegasnya.
Ia menuturkan, Momentum Hakordia 2024 diharapkan menjadi tonggak perubahan yang mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan budaya antikorupsi yang kuat, demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Sementara Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam acara yang sama menegaskan, komitmennya untuk membersihkan Kementerian Agama dari praktik korupsi. “Kementerian Agama adalah yang pertama datang ke KPK untuk meminta pendampingan. Tujuannya, agar seluruh kegiatan Kementerian Agama yang sangat besar ini terus diawasi, terutama dalam pelaksanaan ibadah haji dan penyelenggaraan pendidikan, yang memang menyerap dana paling banyak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menag menegaskan, Kemenag tidak hanya memulai dengan komitmen antikorupsi, tetapi juga konsisten menjaganya hingga akhir. Ia menyebut, Kementerian Agama bahkan telah mengembalikan pemberian yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak gratifikasi.
“KPK mengapresiasi langkah Kementerian Agama, yang menjadi kementerian pertama melakukan ini, serta konsistensi kami untuk menjaga integritas, tidak hanya di awal, tetapi hingga akhir,” tambahnya.
Menteri Agama juga menegaskan, setiap pelanggaran, termasuk jika melibatkan dirinya, harus diproses sesuai hukum. “Kami tegaskan, siapa pun yang melanggar, harus diselesaikan melalui proses hukum, termasuk jika Menteri Agama sendiri yang melanggar,” tuturnya. (joe)
sumber: web kemenag RI