Realisasi Belanja Pemerintah Hanya 15%, Sebabkan Lambatnya Pemulihan Ekonomi Nasional
JAKARTA, SKO.COM- Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawas Intern Pemerintah (RAKORNAS ) tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/05/21).
Acara tahunan kali ini mengusung tema “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” yang sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2021.
Acara ini diselenggarakan secara online dan offline yang dihadiri oleh Pemerintah daerah dan kepala daerah seluruh Indonesia ,seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Dalam sambutannya Jokowi menegaskan bahwa tujuan utama dari rapat koordinasi ini adalah tercapainya target pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional.
“ Mengikuti proses sesuai prosedur itu memang penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan dan harus secara akuntabel, efektif dan efisien, Output dan Outcome harus maksinal bagi seluruh rakyat” ungkap Jokowi.
Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebanyak Rp 700 miliar untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2021 ini. Namun angka belanja daerah masih relative kecil yakni hanya 7% dan 15% untuk belanja nasional.
“ Anggaran ini sangat banyak dan harus direalisasikan dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga ekonomi kita bisa lebih cepat bangkit” imbuh Jokowi.
Untuk memastikan penggunaan anggaran belanja pemerintah yang optimal, Presiden Jokowi menginstruksikan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal dan mencari tahu penyebab dari lambatnya realisasi belanja pemerintah baik daerah maupun nasional.
