Kota Batu Serius Garap Desa Damai
BATU,SKO.COM – Kota Batu bekerja sama dengan Wahid Foundation serius menggarap desa damai, program percontohan ini ada di Desa Gunung Sari dan Desa Sidomulyo.
Wali Kota Batu, Hj. Dewanti Rumpoko, saat menerima kunjungan Wahid Foundation yang dipimpin oleh Visna Vulovik, Rabu (02/06), mengatakan tujuannya untuk melakukan konsultasi, koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Kota Batu terkait dengan Desa Damai di dua desa tersebut.
Dalam kesempatan ini Wali Kota Batu didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, Camat Bumiaji, Kepala Desa Gunungsari, dan Kepala Desa Sidomulyo.
Dewanti Rumpoko dalam sambutannya menyampaikan bahwa program Desa Damai yang sudah berlangsung 4 tahun ini, sudah bisa dirasakan manfaatnya. Program tersebut juga sangat membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan menguatkan kelompok rentan.
Dengan begitu, SDM masyarakat meningkat dan dapat menghindari kekerasan berdasar ekonomi. “Desa damai bisa menjadi contoh dalam mengelola potensi masyarakat desa dengan mengelimiinir potensi konflik sedini mungkin” ujar Dewanti.
Program Manager sekaligus Asisten Direktur Wahid Foundation, Visna Vulovik, mengatakan, dalam mewujudkan Desa Damai Sidomulyo, Wahid Foundation masuk lewat pemberdayaan ekonomi. Kemudian mencoba merekatkan masyarakat secara pelan-pelan. Membuat mereka saling berkomunikasi satu sama lain meskipun berbeda latar belakang.
Kemudian, Wahid Foundation memberikan akses permodalan dan pelatihan wirausaha melalui pembinaan perempuan. Selanjutnya adalah pelatihan bagi masyarakat desa untuk melihat potensi konflik yang bersumber pada intoleransi. “Kami juga memberikan pelatihan bagi masyarakat desa untuk mendeteksi dini dalam melihat potensi konflik yang muncul,” kata Visna.
Menurut Visna, program Desa/Kelurahan Damai memiliki sembilan indikator. Antara lain pendidikan dan perdamaian dan kesetaraan gender, praktik nilai-nilai persaudaraan dan toleransi, serta adanya pranata bersama yang dapat memantau pelaksanaan desa/kelurahan damai.
Sebagai contoh, bentuk perwujudannya adalah pembentukan sebuah kelompok kerja (pokja) pemantau pelaksanaan desa/kelurahan damai di tingkat desa, yang minimal 30 persen anggotanya adalah perempuan.
Dalam pertemuan ini, dijelaskan juga tentang Rumah Ayom. Yaitu program untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat rentan seperti siswa putus sekolah, korban KDRT dan kekerasan lainnya. ( * )
