Pemprov Jatim Minta Penyaluran Bansos Tak Timbulkan Kerumunan
SURABAYA,PEWARTAPOS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta kepada PT. Pos Indonesia (Persero) memastikan bahwa penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) yang rencananya disalurkan dalam waktu dekat dapat dilaksanakan dengan baik. Tak hanya itu, penyaluran nya pun diharapkan tidak menimbulkan kerumunan.
“Kami teringat tahun lalu juga kami bersinergi sangat erat dengan PT Pos Indonesia dalam memastikan penyaluran Bansos tunai bisa berjalan dengan baik selagi menghindari adanya kerumunan. Saya berharap, tahun ini juga bisa dilakukan hal yang sama,” ujar Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat menerima Kepala Regional 7 Jatim PT. Pos Indonesia (Persero) yang baru, Kiagus Muhammad Amran, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (7/7).
Wagub yang akrab disapa Emil itu mengatakan, bahwa hal ini dilakukan demi menekan laju penyebaran Covid-19. Sebab, meski pembagian Bansos sangat penting dan dibutuhkan masyarakat, protokol kesehatan juga harus tetap diterapkan mengingat varian baru delta memiliki tingkat penularan lebih tinggi.
Maka dari itu, mantan Bupati Trenggalek tersebut telah berkoordinasi dengan Wakil Polisi Daerah (Wakapolda) Jatim Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo guna menyusun rencana pelaksanaan.
“Alhamdulillah tadi kita sudah berkomunikasi dengan Pak Wakapolda dan akan segera ada pertemuan antara Pos Indonesia dengan Wakapolda untuk mengantisipasi ini. Dengan adanya PPKM Darurat dan personel-personel gabungan TNI Polri yang mendukung pengamanan, maka penyaluran Bansos menjadi salah satu area rawan yang harus disikapi dengan rencana pengamanan yang optimal,” lanjut Emil.
Disamping pengamanan, Emil menekankan pentingnya pendataan. Sejauh ini, Kementerian Sosial dan Dinas Sosial memang masih belum bisa mengetahui verifikasi data yang diakses melalui nama dan alamat. Meski begitu, ia meyakini bahwa hal tersebut bukanlah masalah utama. Dinas Sosial sendiri akan terus mematangkan pembenahan data secepatnya.
“Kita tentunya yakin mereka akan segera bisa menentukan data-data penerima Bansos. Ini penting karena ada SKB 3 Menteri, yakni Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang menjelaskan bahwa provinsi memang diminta menjadi fasilitator untuk verifikasi dan validasi data sebelum masuk ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS),” paparnya.
Sementara itu, Kepala Regional 7 Jatim PT. Pos Indonesia (Persero), Kiagus Muhammad Amran mengatakan, berdasarkan data sebelumnya, ada kurang lebih 1.251.000 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan. Rencananya PT. Pos Indonesia akan mengalokasikan Bansos untuk dua bulan sekaligus, yaitu Mei dan Juni.
“Setiap kepala keluarga akan mendapat Rp. 300.000 untuk satu bulan, yang berarti mereka akan menerima Rp. 600.000 secara langsung. Jadi untuk Jawa Timur, kurang lebih disiapkan Rp. 750 miliar untuk 1.251.000 RTS itu. Tapi ini jelas bisa berubah, karena kami belum mendapat data final dari Dinsos,” jelas Kiagus Muhammad Amran.
Berdasarkan informasi, pemberian Bansos akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Untuk finalisasi data, Kementerian Sosial dan Dinas Sosial beserta Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) akan berupaya untuk memverifikasi data selama PPKM Darurat berlangsung.(*)
