Realisasi APBD Banyuwangi Tertinggi di Jawa Timur
BANYUWANGI,SKO.COM – Penyerapan APBD Banyuwangi termasuk yang tertinggi di Jawa Timur. Per 15 Juli 2021, berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, belanja APBD Banyuwangi terserap hampir 44 persen, tepatnya 43,96 persen.
Serapan itu termasuk yang tertinggi di Jatim. Hal tersebut disampaikan dalam bahan paparan dan pengarahan Mendagri kepada para kepala daerah saat rapat terkait penanganan pandemi Covid-19.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, percepatan penyerapan APBD adalah untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal. Di tengah dunia usaha yang melambat karena pandemi, APBD menjadi instrumen yang bisa berperan menggerakkan ekonomi. Per 22 Juli bahkan realisasi belanja sudah 46 persen.
”Meski kapasitas fiskal daerah saat ini juga relatif terbatas, kami terus mendorong penyerapannya agar bisa mendorong ekonomi lokal,” ujar Ipuk seusai meluncurkan program penciptaan pengusaha muda baru, ”Jagoan Bisnis”, secara virtual, Kamis (22/7/2021).
Ipuk mengatakan, penyerapan APBD cukup penting untuk menggerakkan perekonomian daerah. Gelontoran dana APBD melalui beragam pekerjaan dan belanja daerah bisa menjadi stimulan ekonomi warga.
“Salah satu kunci bantalan ekonomi saat ini memang ada pada belanja pemerintah, mengingat hampir semua dunia usaha terdampak pandemi. Oleh karena itu pemda harus optimal dalam penyerapan anggaran, sesuai arahan Presiden Jokowi dan Ibu Gubernur,” ujar Ipuk.
Dengan APBD yang terserap dengan baik, berbagai pekerjaan di masyarakat berjalan seperti perbaikan/pembangunan jalan, bantuan usaha kecil, penanganan sektor kesehatan, dan sebagainya.
“Ada penyerapan tenaga kerja, ada uang yang berputar. Begitu juga program lain seperti pemberian beasiswa, bantuan alat ke UMKM, berarti ada uang yang dibelanjakan untuk berputar di warga. Ini sederhana, tapi konkrit, dan kita usahakan penyerapannya bisa terus optimal,” kata Ipuk.
Ipuk menambahkan, salah satu yang juga akan dipacu dalam APBD Banyuwagi adalah serapan belanja untuk kebutuhan sosial bagi masyarakat alias bansos. Demikian pula belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi.
”Situasi saat ini memang tidak mudah. Pemkab Banyuwangi terus berupaya mengoptimalkan instrumen fiskal yang juga sebenarnya dalam ruang yang terbatas untuk menggerakkan perekonomian,” jelas Ipuk.
Sekretaris Daerah Banyuwangi Mujiono menambahkan, dari sisi pendapatan, APBD Banyuwangi per 15 Juli mencapai 49,55 persen secara keseluruhan. Untuk pendapaatan asli daerah (PAD), per 21 Juli bahkan telah mencapai 38,4 persen.
“Terima kasih atas partisipasi seluruh masyarakat Banyuwangi. Saya harap capaian ini bisa diakselerasi sesuai target. Belanja daerah juga bisa sekaligus menjadi stimulan pendapatan daerah karena ekonomi terus berputar,” ujar Mujiono. (*)
