Anggota DPRD Jatim Apresiasi Pelaksanaan Bansos di Banyuwangi Capai 90 Persen
BANYUWANGI, SKO.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim mengapresiasi dan memberikan pujian atas Capaian penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Banyuwangi. Pasalnya, rata-rata menembus diangka 90 persen dan bahkan sebagian sudah 100 persen. Apresiasi itu disampaikan Anggota DPRD Jatim, dr Agung Mulyono, Senin (06/09/21).
Politisi dari Dapil Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso ini mengatakan inovasi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam komando Ipuk Fiestiandani sangat efektif ditengah wabah pandemi Covid-19.
dr. Agung menjelaskan , Banyuwangi memiliki semacam aplikasi membuka pelaporan online bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi Covid-19. Ini terintegrasi dengan sistem Smart Kampung.
“Sistem pelaporan ini digunakan untuk menampung warga yang belum terdaftar di skema jaring pengaman sosial, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Selain itu, warga bisa mengecek para penerima bansos dari pusat, provinsi, maupun kabupaten,” ujarnya.
Sebagai Putra Purwo, dr Agung sangat mengapresiasi kinerja Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Sebab, langkahnya cukup efektif dalam proses penyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengapresiasi capaian penyaluran bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi dengan rata-rata menembus angka 90 persen.
“Penyaluran bansos perlu menjadi perhatian kita bersama. Apa yang dilakukan Banyuwangi bisa menjadi catatan bersama,” kata Khofifah saat memimpin rapat koordinasi dengan kepala daerah di wilayah Bakorwil Jember, Kamis (02/09/21) malam
Rakorwil tersebut juga dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, jajaran Forkopimda Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Banyuwangi yang masuk wilayah Bakorwil Jember.
Khofifah berharap beragam bantuan sosial yang telah terkirim, bisa dituntaskan pada bulan ini.
“Saya harap bansos tidak hanya sent, tapi juga delivered pada penerima. Saya minta bansos yang berlapis-lapis itu bisa tuntas September ini, termasuk BLT Desa,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Banyuwangi dalam rakorwil tersebut mengaku capaian penyaluran bansos yang rata-rata mencapai 90 persen. Seperti bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) telah mencapai 92 persen. Adapun Program Keluarga Harapan hingga Juli mencapai 99 persen.
Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) alias Kartu Sembako senilai Rp 200.000 per KPM mencapai 90 persen. Bantuan Beras PPKM tambahan bantuan untuk penerima BST, PKH, dan BPNT Non PKH sebesar 10 kilogram per KPM dengan total 1,9 juta kg telah mencapai 100 persen. Adapun bantuan beras tambahan 15.000 kg untuk masyarakat terdampak PPKM juga tuntas 100 persen.
Sedangkan BLT Dana Desa telah tersalurkan sebesar 99 persen per Agustus 2021. Adapun jaring pengaman sosial dari Pemprov Jawa Timur berupa bantuan tunai kepada 5.000 warga Banyuwangi, masing-masing sebesar Rp 200.000, mencapai 39 persen karena baru diterima Pemkab Banyuwangi pada akhir Agustus.
Untuk bantuan APBD Banyuwangi, seperti bantuan ke 6.900 PKL/warung kecil terdampak PPKM juga telah tersalurkan 100 persen. Total berbagai skema bansos dari pemerintah itu telah menjangkau lebih dari 250.000 keluarga di Banyuwangi atau mencapai 40 persen dari jumlah keluarga di Banyuwangi berdasarkan kartu keluarga. Per 1 September, dana berbagai skema bansos yang tersalurkan mencapai Rp393 miliar.
“Sesuai arahan Ibu Gubernur Khofifah, kami akan kawal bantuan dari Pemprov Jatim agar segera diterima warga. Terima kasih kepada pemerintah pusat dan Pemprov Jatim, Ibu Gubernur Khofifah Indah Parawansa, yang terus membantu Banyuwangi menghadapi pandemi ini,” pungkas Ipuk.
