Kemendikbudristek Dukung PTM Terbatas, Cegah Memudarnya Capaian Belajar

JAKARTA, SKO.COM – Setelah hampir 4 semester lamanya para siswa melakukan pembelajaran jarrah jauh (daring), akhirnya beberapa daerah yang dirasa aman untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, mulai melakukan aktivitas ini dengan tetap menerapkan protocol kesehatan yang ketat.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim kembali menegaskan potensi memudarnya capaian belajar (learning loss) dan memburuknya kesehatan mental dan psikis anak-anak Indonesia akan semakin besar jika Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terus berlangsung. Untuk itu, pemerintah terus mendorong terselenggaranya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat dan strategi pengendalian Covid-19 di sekolah.

“(Anak-anak) kemungkinan besar kehilangan antara 0,8 sampai 1,2 tahun pembelajaran. Jadi seolah-olah satu generasi kehilangan hampir setahun pembelajaran di masa ini,” ungkap Mendikbudristek pada acara bincang-bincang “Bangkit Bareng” secara daring di kanal YouTube resmi Republika, Jakarta, Selasa (28/09/21).

Menteri Nadiem melanjutkan bahwa banyak anak-anak terdampak kesehatan jiwanya akibat pandemi.

“Banyak anak-anak kita yang kesepian dan trauma dengan situasi ini. Begitu juga dengan orang tuanya,”  ungkap Nadiem.

Sejak 2020, Kemendikbudristek terus melakukan advokasi ke berbagai daerah yang telah dapat menggelar PTM terbatas untuk segera menyelenggarakan dengan persiapan yang matang dan sistem pengendalian yang baik.  Nadiem mengatakan sudah terdapat 40 persen sekolah yang mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun angka capaian ini masih sangat kecil.

Lebih lanjut Mendikbudrister menyampaikan, apabila  kita tidak ingin makin ketinggalan, maka kita harus tatap muka dengan protokol kesehatan teraman yang bisa dilakukan.

Sekolah wajib memahami dan menaati panduan PTM Terbatas di dalam Keputusan Bersama (SKB)  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Kebutuhan PTM sangat besar dan ini harus dimengerti. Sebanyak 80-85% murid-murid ingin kembali ke sekolah kembali tatap muka,” lanjutnya.

Menyikapi keterbatasan-keterbatasan akibat pandemi yang menimbulkan tantangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan realitas kesanggupan warga sekolah, Menteri Nadiem mengungkapkan,

“Bagaimana mengejar literasi dan numerasi, kalau kita memaksa semua sekolah dan guru mengejar seluruh isi kurikulum, semua jenis standar pencapaian dan mata pelajaran? Tidak mungkin, “ ungkap Nadiem.

Oleh karena itu, para guru penting diberikan kemerdekaan memilih fokus kepada pembelajaran-pembelajaran paling esensial.

“Sejak awal pandemi, Kemendikbduristek memberi opsi penggunaan kurikulum darurat yang lebih sederhana. Ini tidak dipaksakan, dan ternyata 36 persen sekolah di Indonesia memakai kurikulum ini. Riset awal menunjukkan secara signifikan, bahwa sekolah yang memakai kurikulum darurat, ketertinggalannya lebih kecil. Karena kurikulum ini memang lebih sederhana dan fokusnya jadi kepada keterampilan mendasar literasi dan numerasi. Jadi sebetulnya, kebutuhan menyederhanakan kurikulum ini juga sangat penting,” tambah Menteri Nadiem.

Digitalisasi sekolah, diterangkan Mendikbudristek, juga menjadi prioritas kementerian untuk menyukseskan  PTM terbatas dan menopang PJJ daring maupun luring yang masih terus dilakukan. Kemendikbudrisestek sendiri telah menyediakan berbagai platform, dan membuat super-app pendidikan bagi guru dan kepala sekolah.

Tanpa peralatan TIK, kesenjangan antarsekolah dan antarwilayah akan terus ada. Maka, bantuan peralatan TIK bagi sekolah yang membutuhkan juga sangat penting. Sehingga, di daerah manapun, guru dan kepala sekolah punya akses yang sama dan jadi benar-benar memerdekakan konten belajar.

Digitalisasi sekolah juga mendorong upaya Kemendikbudristek untuk meringankan beban para guru dan kepala sekolah, khususnya beban administratif. Dicontohkan Nadiem, dengan platform SIPLah, para guru dan kepala sekolah dapat melakukan pengadaan barang dan jasa secara daring tanpa khawatir akan melakukan kesalahan yang sifatnya administratif karena kekurangpahaman terhadap aturan. Berbagai fitur SIPLah juga melindungi para guru dan kepala sekolah dari beragam potensi kerugian..

Majunya kualitas pembelajaran di bidang literasi, numerasi, dan karakter Pelajar Pancasila yang berbudi luhur pun terus diupayakan. Salah satunya lewat Asesmen Nasional yang berfokus mengukur ketiga bidang tersebut secara menyeluruh.

“Untuk pertama kalinya, di sinilah kita dapat memetakan sekolah mana yang paling membutuhkan bantuan, mana yang paling ketinggalan, dan mana yang tidak terlalu ketinggalan. Ini membantu kita melihat detil keberhasilan dan ketertinggalan kita,” pungkas Menteri Nadiem.