Alwi Burhanudin, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Tegas Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi
TRENGGALEK, PEWARTAPOS.COM – Alwi Burhanudin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) secara tegas dan lugas membeberkan alasan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi saat tampil dalam aksi flash mob di Aloon-aloon Trenggalek, Minggu (11/9/2022).
Legislator yang dikenal paling vokal saat bertugas di legislatif, tepatnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek atau juga dikenal dengan gedung utara Telkom itu menilai statement yang dilontarkan Presiden Joko Widodo untuk tidak adanya kenaikan BBM itu adalah pengingkaran rakyat.
“Beberapa bulan yang lalu presiden berstatemen tidak akan menaikkan harga BBM di hadapan para pemimpin media nasional,” ucapnya dengan megaphone yang ditentengnya.
Kini statemen presiden menuai kontroversi, lanjut Alwi. Sebab saat ini harga BBM melambung tinggi.
Menurutnya, kontoversi menaikkan BBM di saat rakyat sedang berjuang bangkit usai dibatasi geraknya di masa pandemi Covid-19, membuat kepercayaan masyarakat hilang terhadap pemimpin dan rezim sekarang.
“Anda tahu mereka sedang bersekongkol untuk memiskinkan rakyat,” tandasnya.
Pernyataan menggebu – gebu yang disampaikan Alwi saat orasi flash mob di Aloon – Aloon Kabupaten Trenggalek itu, meski berjalan singkat namun mampu membuat situasi hening.
“Jangan salahkan jika rakyat sudah menggugat,” ucapnya.
Alwi yang kini menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek tengah merespon kemauan dari partai yang dilabuhinya.
“Partai PKS sudah bulat untuk menolak harga BBM bersubsidi yang baru, kini semua anggotanya di parlemen juga sudah satu suara, akan tetap kita kawal,” sergahnya.
Sisi lain dampak kenaikan BBM jenis Pertalit dan Solar, masih dilanjut Alwi, tidak hanya BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi saja, tapi Presiden Joko Widodo juga menjamin tarif listrik, dan gas LPG tiga kilogram tidak akan naik hingga akhir tahun.
Namun pernyataan Joko Widodo dinilai oleh Dia dan kalangan politik hingga masyarakat mangkir dan tidak sesuai.
“Kami menilai bahwa statement yang dikeluarkan oleh bapak Presiden yang menjamin tidak ada kenaikan BBM itu mangkir dan tidak sesuai, kami mewakili rakyat untuk menyampaikan bahwa kami menolak keras kenaikan harga BBM bersubsidi” kata Alwi saat orasi.
Alasan lain, penolakan kenaikan harga BBM tersebut didasari dengan dampak naiknya harga bahan pokok sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat ekonomi menengah kebawah.
“Seperti diketahui, bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yakni adanya bantuan sosial sebesar 600 ribu pada warga yang terdampak. Namun hal itu tidak seimbang dengan kondisi ekonomi rakyat saat ini,”jelasnya.
Memang, ucap Alwi, pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan sosial, tapi pihaknya menilai bantuan itu tidak mendarat tepat sasaran.
“Ini sebenarnya bukan solusi tapi akan terjadi suatu gesekan di masyarakat, ada yang dapat dan ada yang tidak,” ketusnya.
Menurut Alwi, bantuan senilai Rp 600 ribu untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan tidak bisa menutupi dampak kenaikan harga BBM. Sedangkan bagi pekerja informal yang tidak teridentifikasi sehingga tidak mendapat BLT, akan sangat naif tatkala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) belum menuntaskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditengarai masih amburadul.
“Berkacalah dari hukum sebab akibat. Jangan paksakan rakyat marah,” ucapnya.
Selain dampak naiknya BBM yang berimbas pada inflasi bahan pokok hingga daya beli menurun, Alwi menyebut angka stunting juga menjadi sorotan khususnya di Kabupaten Trenggalek. (len/ham)
