PROBOLINGGO, PEWARTAPOS.COM – Gubernur Jawa Timur diminta membatalkan pembangunan pelabuhan umum Probolinggo Baru di Kota Probolinggo. Alasannya, perluasan pelabuhan yang dikelola PT Delta Artha Bahari (BUMD) tersebut akan merusak dan mengorbankan ratusan pohon mangrove yang berada di kawasan konservasi mangrove serta mereklamasi laut kurang lebih 300 meter dari pinggir pantai.
Ketua Umum Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan (FMKP) Jawa Timur, Oki Lukito mengaku prihatin, karena ratusan pohon monggrove hasil program reboisasi mangrove tahun 2017 tersebut menggunakan dana APBD Jatim yang ditanam oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
Padahal lokasi yang akan dibangun untuk perluasan pelabuhan itu masuk di dalam kawasan konservasi pesisir kota Probolinggo yaitu Bee Jay Bakau Resort. Selain itu, berdekatan dengan area mangrove pantai wisata alam Pantai Pilang.
Dijelaskan, bahwa perluasan pelabuhan Probolinggo Baru tersebut dianggarkan APBD Jawa Timur tahun 2022 sebesar Rp 16, 1 miliar dan tendernya sudah selesai serta dimenangkan oleh PT Tataanalisa Multimulya. Sedangkan konsultan pengawas dimenangkan oleh PT Intishar Karya senilai Rp 249 juta.
Untuk itu, Oki menyarankan agar anggaran untuk perluasan pelabuhan Probolinggo sebaiknya dialihkan untuk menangani kemiskinan masyarakat pesisir di Pantura, khususnya nelayan yang saat ini sedang kesulitan melaut akibat terbatasnya BBM solar di SPDN maupun di SPBU.
Menurut Oki yang juga menjabat Dewan Pakar PWI Jatim, perluasan pelabuhan Probolinggo Baru untuk saat ini dianggap tidak penting dan tidak berpengaruh dengan jumlah kunjungan kapal maupun aktivitas bongkar muat kapal di pelabuhan Probolinggo.
Sebab sejak dibangun tahun 2013, pelabuhan yang sudah menyerap APBD Jatim sekitar Rp 900 miliar tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) maupun efek berantai kepada masyarakat kota Probolinggo, serta belum berhasil mengalihkan kepadatan angkutan barang di jalur darat.
Menurut catatan, pengembangan Pelabuhan Probolinggo direncanakan berlangsung selama 20 tahun dan dibagi dalam tiga tahap. Jangka pendek untuk kurun waktu 2013 hingga 2017, jangka menengah untuk kurun waktu 2018 hingga 2022, dan jangka panjang untuk kurun waktu 2023 hingga 2033.
Ketiga tahapan tersebut untuk melengkapi fasilitas-fasilitas di berbagai zona pelabuhan yaitu zona petikemas, zona curah kering, zona kargo, zona perkantoran, zona fasilitas umum, zona fasilitas pendukung seperti pengolahan limbah, bunker BBM, dan pemadam kebakaran, serta pembangunan jalan akses ke Pelabuhan. (yus)
