KOTAWARINGIN TIMUR, PEWARTAPOS.COM – Presiden Joko Widodo merespons terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan akan berlangsung dari Juli hingga Oktober 2024. Dampaknya, semua negara diperkirakan akan mengalami penurunan produksi beras.
“Banyak negara yang sebelumnya ekspor beras menjadi dipakai untuk dirinya sendiri. Negara kita juga sama, perkiraan dari BMKG nanti Juli, Agustus, September, Oktober dan mudah-mudahan enggak terus itu. Gelombang panas, kekeringan, itu harus diantisipasi. Oleh sebab itu disiapkan dulu antisipasinya, yang namanya pompanisasi,” ujar Presiden Joko Widodo kepada media usai meninjau pelaksanaan bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian (pompanisasi) di Desa Bapeang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rabu (26/6/2024).
Presiden menjelaskan, pompanisasi di seluruh Tanah Air akan melibatkan distribusi awal sebanyak 20 ribu unit pompa, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi sekitar 70 ribu unit.
“Untuk apa? Ya seperti ini, air yang di bawah sawahnya agak ke atas, enggak bisa naik ke atas gara-gara enggak ada hal kecil, pompa. Tapi ini menjadi sangat krusial,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga berinteraksi langsung dengan para petani. Menurut petani setempat, keberadaan pompa sudah memungkinkan peningkatan frekuensi panen.
“Ya yang dulunya dua (kali panen) bisa jadi tiga. Yang sebelumnya satu (kali panen) bisa jadi dua atau tiga,” ucap Presiden menandakan peningkatan signifikan dalam produktivitas pertanian.
Untuk wilayah Kotawaringin Timur sendiri, pemerintah telah mendistribusikan 31 pompa yang saat ini baru bisa mengairi 435 hektare dari total 7.600 hektare potensi sawah tadah hujan yang ada.
Presiden menambahkan, Kementerian Pertanian akan berupaya memenuhi kebutuhan pompa secara keseluruhan untuk memastikan seluruh area dapat tercukupi.
Joko Widodo juga menyampaikan, Kotawaringin Timur memiliki peran penting sebagai salah satu penyangga pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depannya. Jika produksi padi di kabupaten sekitar naik, maka surplusnya akan dibawa ke IKN.
“Kalau nanti indeksnya naik dari yang biasanya panen satu kali jadi tiga kali artinya ada kelebihan produksi, dari situlah nanti akan dibawa ke IKN. Tidak hanya Kotawaringin Timur saja, tapi juga kabupaten-kabupaten lain yang kelebihan produksi,” tutur mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jaya itu. (joe/BPMI Setpres)
Sumber: Sekretariat Presiden
