Bahas Koperasi & Seragam Sekolah, Komisi E DPRD Jatim Panggil Disdik
SURABAYA, PEWARTAPOS.COM– Membahas koperasi dan penjualan seragam sekolah yang belakangan ini menimbulkan polemik, Komisi E DPRD Jatim memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Aries Agung Paewai. Hearing dilaksanakan Senin (31/7/2023).
Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi E dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih dan Wakil Ketua Komisi E DPRD lainnya, Artono. “Pengadaan seragam oleh sekolah bukan hal yang wajib namun juga tidak dilarang. “Namun, Koperasi tentu tidak boleh menjual seragam dengan harga yang lebih dari harga pasaran,” kata Hikmah.
Tidak hanya itu Sepanjang rapat, para anggota Komisi E menyampaikan berbagai masukan kepada Dindik Jatim. Mereka mengaku banyak mendapat aspirasi maupun keluhan dari para orang tua mengenai harga seragam maupun PPDB secara umum. Hal itu diminta agar dilakukan evaluasi oleh Dindik Jatim.
Hikmah sebetulnya menyayangkan upaya Pemprov yang langsung melakukan moratorium koperasi sekolah terkait penjualan seragam. Seharusnya menurut Hikmah, upaya itu dilakukan di sekolah yang hanya teridentifikasi melakukan harga yang tak wajar. Pemprov diminta tidak reaktif berlebihan dalam menanggapi berbagai hal.
Sementara itu, Aries menegaskan yang dilakukan moratorium saat ini hanyalah penjualan seragam bukan koperasi sekolah secara umum. Dihadapan dewan yang hadir, menurut Aries, hal ini ditempuh Pemprov agar tidak ada polemik yang berkepanjangan mengenai harga seragam yang dilakukan koperasi sekolah.
“Aktivitas koperasi tetap berjalan. Kami sudah berkeliling ke beberapa sekolah dan Alhamdulillah koperasi tetap berjalan. Khusus untuk seragam karena kami melihat ada berbagai macam harga yang ada di berbagai yang tidak sama, maka kami melakukan moratorium sementara waktu sampai nanti menemukan titik temu,” katanya.
“Bahkan memang kalau ada yang benar-benar miskin dan punya kartu miskin, maka diberikan gratis dari koperasi. Itu yang kami inginkan,” ungkapnya.
Perihal seragam, Aries menjamin Dindik Jatim tidak memiliki rekanan khusus. Dia pun membantah ada dropping dari Dindik Jatim. “Dinas Pendidikan tidak pernah menunjuk satu vendor pun untuk seragam sekolah. Itu clear,” pungkasnya. (zen)
