Bangun Kredibilitas Pemerintah, Kominfo Tingkatkan Kapabilitas Komunikasi Publik Nasional
JAKARTA, SKO.COM – Dinamika perubahan situasi geopolitik dan ekonomi global, serta perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) yang pesat, memberikan tantangan baru dalam pembangunan dan penyelenggaraan komunikasi publik nasional.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan tersebut memerlukan peningkatan kapabilitas sistem komunikasi publik nasional.
“Kita perlu segera memutakhirkan dan meningkatkan kapabilitas sistem komunikasi publik nasional agar sistem tersebut sigap mengikuti dinamika perubahan yang terjadi. Tuntutan ini menjadi semakin dirasakan urgensinya, sejalan dengan pencapaian Tujuan Nasional melalui pewujudan Visi Indonesia 2045, yakni Indonesia yang Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur,” ungkap Johnny dalam Sambutan Konvensi Pranata Humas yang berlangsung virtual dari Jakarta, Senin (30/08/21).
Menurut Menkominfo kredibilitas pemerintah perlu dibangun secara holistik. Komunikasi publik tidak hanya untuk mempromosikan aktifitas pemerintah. Namum juga butuh menjangkau publik melalui berbagai macam cara agar publik turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
Saat ini Kementerian Kominfo telah menyusun Grand Design Sistem Komunikasi Publik Nasional Tahun 2020-2045.
“Tahun 2020 hingga tahun 2024 merupakan tonggak pertama pembangunan dan penyelenggaraan komunikasi publik,” ujarnya.
Dalam fase itu, menurut Menkominfo beberapa sasaran harus dicapai oleh seluruh elemen komunikasi publik, termasuk Pranata Humas sebagai Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan komunikasi publik, antara lain (1) pengembangan kapasitas organisasi dan kelembagaan komunikasi publik dan (2) pengembangan sistem manajemen komunikasi publik.
“Berkaitan dengan SDM ada sasaran pembentukan, penyesuaian kembali, dan peningkatan keterampilan SDM; kemudian pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi SDM; dan peningkatan literasi media, literasi data, dan literasi informasi masyarakat sebagai bagian dari publik,” paparnya.
Selain itu, pada tahun 2021, sasaran pengembangan komunikasi publik mencakup pembentukan lembaga atau kelompok relawan komunikasi publik dari kalangan generasi milenial; peningkatan peran media tradisional, media konvensional, dan media baru dalam komunikasi publik; serta peningkatan produksi konten-konten komunikasi publik untuk mendukung keberhasilan 4 (empat) pilar pembangunan Indonesia 2045.
Mengutip hasil riset mengenai jumlah pengguna internet di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Menteri Johnny mengidentifikasi peningkatan itu berbanding lurus dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
“Seperti Palapa Ring, dan upaya peningkatan literasi digital masyarakat yang sekarang ini sedang kita galakkan,” ungkapnya.
Menkominfo menilai penambahan jumlah pengguna internet dan pengguna media sosial di Indonesia merupakan peluang pengembangan komunikasi publik berbasis internet.
“(Termasuk) pemanfaatan berbagai platform media sosial dalam penyelenggaraan komunikasi publik nasional. Di mana publik ada, di situ kita hadir membangun interaksi untuk menyampaikan informasi sekaligus menyerap aspirasi,” tambah Menkomino.
Menurut Menteri Johnny, pelaksanaan komunikasi publik kita tidak bisa hanya mengandalkan satu metode untuk menjangkau publik yang beragam.
“Selain publik di dunia maya, kita juga perlu merangkul berbagai lembaga dan sistem informasi dan komunikasi yang berada di dunia nyata, dengan bentuk tradisional atau konvensional, seperti pertunjukan rakyat dan forum pertemuan dan musyawarah. Keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai mitra dalam pembangunan dan penyelenggaraan komunikasi publik,” paparnya.
Namun demikian Menkominfo menegaskan hubungan yang harmonis antarinstansi pemerintah dan pemerintah dengan publik membawa dampak yang signifikan dalam pembangunan.
“Dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengakselerasi proses pengambilan keputusan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat; yang pada akhirnya berimplikasi pada akuntabilitas, kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta kredibilitas pemerintah,” tandasnya.
