Cakupan Vaksinasi Jadi Indikator Penurunan Level PPKM
JAKARTA,SKO,COM – Pandemi Covid-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat dan masyarakat harus siap untuk hidup berdampingan dengan virus tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan persiapan proses transisi dari pandemi ke endemi. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan terus mengakselerasi laju vaksinasi di seluruh daerah di tanah air.
“Sebagai salah satu proses transisi untuk hidup bersama Covid-19, telah diputuskan untuk memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan Level PPKM dari Level 3 ke Level 2 dan Level 2 ke Level 1 di Jawa-Bali,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dalam Keterangan Pers mengenai Perkembangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terkini, dari Jakarta, Senin (13/09/2021) malam.
Menko Luhut menegaskan, untuk bisa turun dari Level 3 ke Level 2, cakupan vaksinasi dosis pertama daerah tersebut harus mencapai 50 persen dan cakupan vaksinasi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) harus mencapai 40 persen. Sedangkan untuk bisa turun dari Level 2 ke Level 1, cakupan vaksinasi dosis pertama harus mencapai 70 persen dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60 persen.
“Untuk kota-kota yang saat ini berada pada Level 2 akan diberikan waktu selama dua minggu untuk dapat mengejar target pada poin di atas. Jika tidak bisa mencapai maka akan dinaikkan statusnya kembali pada Level 3,” tegasnya.
Menko Marves menyampaikan, pencapaian target cakupan vaksinasi tersebut sangat penting karena vaksinasi telah terbukti menekan risiko keparahan dan kematian jika terpapar Covid-19, terutama bagi para lansia. “(Vaksinasi) sudah terbukti melindungi kita dari sakit parah yang membutuhkan perawatan rumah sakit atau kematian, terutama para lansia. Oleh karena itu, target vaksinasi yang tinggi adalah salah satu kunci utama dalam fase hidup bersama Covid-19,” jelasnya.
Tambahan indikator vaksinasi dalam evaluasi PPKM tersebut, ungkap Luhut, juga dikarenakan masih banyaknya stok vaksin yang belum disuntikkan di sejumlah daerah di tanah air. “Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 41 juta dosis vaksin yang saat ini ada pada stok provinsi dan kabupaten/kota yang belum disuntikkan. Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat animo masyarakat sangat tinggi untuk vaksinasi,” ujarnya.
Selain meningkatkan cakupan vaksinasi, terang Menko Marves, pemerintah juga terus meningkatkan penerapan 3T (testing, tracing, dan treatment) termasuk penanganan isolasi terpusat (isoter) yang optimal sebagai bagian dari strategi transisi dari pandemi ke endemi. “Isoter ini menjadi sangat penting. Nanti orang-orang yang kena pada status hitam di PeduliLindungi akan kita segera tangani. Di mal misalnya, kalau diperiksa itu akan kita langsung bawa ke karantina terpusat untuk menghindari penularan ke orang-orang lain,” ujarnya.
Strategi yang ketiga adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) yang tinggi didukung oleh implementasi skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi. “Jika capaian vaksinasi masih rendah, maka tiga strategi utama tersebut akan ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat seperti implementasi PPKM yang ada saat ini,” tandasnya.
Jaga Momentum
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk terus menjaga momentum penanganan COVID-19 yang terus mengalami perbaikan, di mana saat ini kasus aktif telah berada di bawah 100 ribu kasus. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (13/09/2021).
“Arahan Bapak Presiden dalam Ratas tadi adalah bahwa momentum penurunan kasus (aktif) yang sudah kurang dari 100 ribu ini agar terus dijaga. Masyarakat diminta terus waspada, jangan euforia karena angka kasus turun,” ungkap Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers mengenai Perkembangan PPKM Terkini, Senin (13/09/2021) malam.
Menko Airlangga menegaskan pandemi masih naik turun dan sulit diprediksi begitu juga dengan variannya. Untuk itu, pemerintah juga terus meningkatkan koordinasi antara kementerian dan lembaga untuk mencegah masuknya varian baru virus Corona baik melalui jalur udara, laut, dan udara. “Koordinasi antarkementerian sangat diperlukan. Dan Bapak Presiden meminta agar pos-pos perbatasan terus dijaga,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan laju vaksinasi di seluruh daerah di tanah air. Presiden memerintahkan agar stok vaksin yang mencapai sekitar 41 juta dosis di seluruh Indonesia segera dihabiskan untuk vaksinasi dosis pertama. “Kemudian distribusi (vaksin) ke depan (difokuskan) kepada kabupaten/kota yang capaian vaksinnya di bawah 20 persen,” ujar Airlangga.
Menko Perekonomian Airlangga kembali menegaskan bahwa pemerintah akan terus menerapkan PPKM sebagai instrumen untuk pengendalian pandemi COVID-19. Level PPKM di setiap daerah akan disesuaikan dengan asil asesmen terhadap daerah tersebut. “Bapak Presiden kembali menekankan bahwa PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi ada. Pemerintah akan terus menerapkan PPKM (di daerah) sesuai dengan levelnya masing-masing dan menyesuaikan pada kondisi-kondisi daerah, dan berlaku sesuai hasil rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden setiap minggunya,” tandas Menko Perekonomian ( *)
