Debat Pilkada Kota Madiun, Pasangan Nomor Urut 2 Sanggah Program “Peceland” Gagal
PEWARTAPOS.COM, MADIUN – Debat publik pertama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota (cawali-cawawali) Pilkada 2024 Kota Madiun digelar, Rabu (16/10/2024) di Hotel Aston. Masing-masing pasangan calon (paslon) saling melontarkan pertanyaan dan jawaban mereka. Termasuk dari paslon Maidi-F Bagus Panuntun (Madiun).
‘’Terima kasih KPU dan Alhamdulillah kita bisa mengikuti setiap tahapan-tahapan pilkada ini,’’ kata Maidi, Rabu (16/10/2024).
Maidi tak menampik beberapa program hingga kinerjanya selama menjabat wali kota periode 2019-2024 disinggung dalam debat termasuk isu pengentasan kemiskinan dan tingkat pengangguran masih menjadi persoalan yang tuntas maksimal saat dirinya menjabat Wali Kota periode 2019 – 2024.
Untuk itu, Maidi berharap masyarakat memberikan kesempatan bagi paslon Madiun untuk menyelesaikan pekerjaan dalam lima tahun ke depan. ‘’Kalau ada program kurang sempurna disampaikan paslon lain, maka paslon Madiun nomor urut 2 siap melanjutkan,’’ ujar Maidi.
Maidi mengungkapkan, butuh waktu untuk membangun Kota Madiun secara utuh. Apalagi, di tengah periode kepemimpinannya harus di hadapkan pandemi Covid-19. Kala itu, sejumlah program harus ditunda lantaran adanya refocusing anggaran.
‘’Paslon nomor urut 2 akan bisa melanjutkan dan menyempurnakan periode pertama. Program jalan kita evaluasi jika perlu ditambah menuju kesejahteraan ke depan,’’ ujarnya.
Maidi, mengajak masyarakat memilih kepala daerah untuk Kota Madiun lima tahun ke depan dengan mengukur kinerja, pengalaman, dan hasilnya dan bukan sosok pemimpin yang baru mencari pengalaman dan belum terbukti kinerja, pengalaman, dan hasilnya.
‘’Paslon nomor urut 2 bekerja berdasarkan pengalaman bukan mau cari pengalaman dan sudah teruji satu periode,’’ kata Maidi.
Hal yang sama juga disampaikan F Bagus Panuntun, menyebutkan, belum terwujudnya program Peceland yang disinggung dalam debat bukan tak berhasil, melainkan terpaksa ditunda karena kekuatan anggaran yang di-refocusing imbas pandemi.
‘’Peceland project besar tentu akan ditawarkan. Kita semua tahu program itu tertunda akibat pandemi Covid-19 karena refocusing anggaran refocusing,’’ terangnya.
Dia membeberkan, tertundanya Peceland juga merupakan kesepakatan bersama seluruh pihak. Selain pemerintah pusat, juga keputusan wakil rakyat di DPRD Kota Madiun. “DPRD tahu, saya di DPRD tahu anggaran (Peceland, Red) ditarik. Sehingga, tidak mungkin dilaksanakan,” pungkasnya.(lim).
