JAKARTA, PEWARTAPOS.COM – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas A. M. Djiwandono, menyampaikan realisasi defisit APBN Tahun 2024 berhasil dijaga di level 2,29% PDB. Capaian ini bahkan lebih rendah dibandingkan outlook dalam laporan Semester I-2024 sebesar 2,70% PDB.
“Penurunan defisit ini didukung oleh kinerja penerima negara yang solid serta pengendalian belanja yang efektif. Pemerintah tetap mampu menjaga keberlanjutan program-program prioritas dan memastikan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat,” ungkap Wamenkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (7/1/2025).
Defisit yang terkendali tersebut seiring dengan pembiayaan utang yang juga berhasil diturunkan hingga Rp91,5 T. Realisasi ini didukung oleh pengelolaan pembiayaan utang yang terukur didukung pembiayaan non hutang yang lebih produktif dan efektif. Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) berhasil mencapai Rp45,4 T.
“SILPA ini akan menjadi bantalan yang penting dalam memperkuat buffer fiskal APBN di 2025. Memberikan ruang yang lebih luas untuk menghadapi berbagai dinamika yang bisa terjadi di tahun 2025,” jelasnya.
Kinerja pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) juga terjaga di tengah dinamika kondisi global. Pasar SBN mencatatkan inflow sebesar Rp34,59 T ytd, menunjukkan daya tarik SBN bagi investor dalam negeri maupun asing. Selain itu, yield SBN juga terkendali didukung oleh likuiditas pasar yang terjaga. Bid to cover ratio lelang SBN sepanjang 2024 sebesar 2,3 kali.
“Stabilitas ekonomi domestik yang tetap terjaga didukung oleh fundamental makro ekonomi yang solid dan kinerja pemerintah dalam menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal menjadi faktor utama yang menarik minat investor,” jelas Wamenkeu.
Di sisi lain, sampai dengan 31 Desember 2024, pembiayaan investasi pemerintah telah dicairkan sebesar Rp81,49 T antara lain untuk sektor pendidikan, perumahan, infrastruktur, perhubungan, dan penguatan ekspor nasional.
“Pemerintah merealisasikan pembiayaan investasi tahun 2024 untuk sektor sektor prioritas yang mendukung pelayanan publik serta memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Wamenkeu Thomas. (kemenkeu/joe)
sumber: kemenkeu
