LABUHAN BAJO, PEWARTAPOS.COM – Indonesia mendorong agar negara-negara ASEAN bersatu untuk meningkatkan implementasi dari Lima Poin Kesepakatan atau Five Point Consensus dalam menyelesaikan isu Myanmar dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Presiden Joko Widodo menegaskan, sebagai ketua ASEAN, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi Lima Poin Kesepakatan melalui hubungan dengan berbagai pihak. Indonesia terus berupaya mendorong terciptanya dialog yang inklusif, menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian joint needs assesment melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan dan Pengelolaan Bencana ASEAN atau AHA Centre, dan menyalurkan bantuan kemanusiaan.
“Namun saya harus berterus terang bahwa implementasi Five Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan,” ujar Presiden ketika membuka Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN yang digelar di Komodo Ballroom, Meruorah Convention Center, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (11/5/2023).
Di sisi lain, Presiden Jokowi juga ingin memastikan bahwa isu Myanmar tidak menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN. “Pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait dengan implementasi AOIP, Presiden memandang perlunya kerja sama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik. Salah satu upayanya, antara lain melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum.
“Salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerja sama konkret bersama negara mitra,” tandasnya.
Untuk diketahui, Lima Poin Konsensus terkait Myanmar disepakati para pemimpin ASEAN pada tahun 2021. Lima poin tersebut berisi antara lain penghentian kekerasan, penyelenggaraan dialog konstruktif, dan pengiriman bantuan melalui AHA Centre.
Sementara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand atau IMT-GT yang digelar di Komodo Ballroom, Meruorah Convention Center, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/5/2023), Presiden Jokowi mengajak semua pihak yang terlibat untuk mengobarkan semangat kolaborasi.
“Mari kobarkan semangat kolaborasi, khususnya dengan peningkatan daya saing konektivitas, pariwisata, dan investasi untuk mencapai visi IMT-GT tahun 2036,” ujar Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan, di usianya yang ke-30 tahun, IMT-GT menjadi kerja sama segitiga emas bagi 85 juta penduduk di tiga negara. Presiden Jokowi pun mengaku senang dengan capaian volume perdagangan IMT-GT di tengah krisis global.
“Saya senang meskipun dilanda krisis global, volume perdagangan IMT-GT berhasil mencapai 618 miliar US dolar di tahun 2021,” ungkapnya.
Presiden Jokowi pun berharap IMT-GT dapat terus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ke depannya. Menurutnya, tantangan ke depan bagi ketiga negara tidaklah mudah.
“Karena tantangan ke depan tidak mudah, ketidakpastian masih tinggi, rivalitas masih tajam, dan efek domino guncangan ekonomi global masih terus mengancam,” jelasnya.
Di akhir sesi, Presiden Jokowi meluncurkan Tahun Kunjungan Indonesia-Malaysia-Thailand 2023-2025. Presiden Jokowi mengatakan pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan sektor pariwisata dunia. Di kawasan subregional IMT, sektor pariwisata bahkan sempat turun di atas 90 persen.
“Alhamdulillah, sejak tahun lalu, sektor pariwisata mulai bangkit kembali. Pergerakan wisatawan internasional mencapai lebih dari 900 juta dan dipastikan akan terus tumbuh,” ungkapnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong agar ketiga negara bergerak cepat memanfaatkan peluang tersebut. Setidaknya ada tiga hal yang menurut Presiden Jokowi harus menjadi fokus, yakni peningkatan infrastruktur khususnya konektivitas, penguatan penjenamaan yang inovatif, dan pengembangan turisme digital untuk meningkatkan pelayanan.
“Ini semua untuk memperkokoh ekosistem pariwisata yang tangguh, inklusif, dan sustainable,” tandasnya. (BPMI Setpres)
