MOJOKERTO, PEWARTAPOS.COM- Komisi A DPRD Jatim akan merevisi salah satu Perda dari empat sasaran Perda, salah satunya adalah tentang layanan publik.
“Kita Jawa Timur sudah punya Perda dan sudah dijabarkan dengan Pergub. Perdanya pertama adalah tahun 2011 nomor 8 sudah pernah direvisi tahun 2016 dengan Raperda nomor 14,” ujar Ketua Komisi A DPRD Jatim Istu Hari Subagio dalam Kunjungan Kerja DPRD Jatim ke DPRD Mojokerto, Kamis (2/3/2023).
Ketua Komisi A DPRD Jatim mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan inovasi-inovasi terkait digitalisasi pelayanan publik. Hal ini sehubungan dengan program Komisi A DPRD Jatim untuk mencari masukan terkait Revisi Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jatim No. 8 Tahun 2011 tentang pelayanan publik.
Menurut Istu, perlu penyesuaian untuk menyempurnakan layanan terhadap publik sebab saat ini perkembangan teknologi sudah hampir seluruhnya terdigitalisasi.
“Ini kan sudah cukup lama 2016 apalagi perkembangan teknologi semua serba digitalisasi dan kita mencoba kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi tentunya untuk menyempurnakan layanan kepada publik. Kalau sekarang ini tidak perlu datang kelapangan cukup dengan online sekarang harus kita payungilah dengan aturan-aturan yang ada. Kita memanjakan masyarakat bagaimana sekarang urusan-urusan serba mudah bisa dari rumahnya tanpa capek-capek datang.” tuturnya.
“Semuanya akan mendukung semuanya pembangunan Jawa Timur Provinsi yang kita banggakan bersama. Provinsi Jawa Timur adalah Provinsi terkemuka di Indonesia telah sejak lama, barometer Indonesia.” imbuh Istu.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Diana Amaliyah Verawatiningsih turut menyampaikan harapannya agar kedepannya kabupaten-kabupaten dapat melakukan inovasi-inovasi baru terkait pelayanan publik sehingga masyarakat dipermudah dalam mengurus administrasi kependudukannya.
“Jadi kita ingin melihat bagaimana kabupaten-kabupaten di Jawa Timur melakukan inovasi pelayanan publik. Kita sudah lihat dibeberapa kota banyak memiliki mall pelayanan publik dan nama-nama lain yang misinya sama yaitu untuk mempersingkat birokrasi, mempermudah layanan administrasi baik itu kependudukan dan lainnya, sehingga masyarakat dimudahkan untuk mengurus administrasi kependudukan tersebut,” ujar Diana.
Diana juga menambahkan, anggaran pemprov Jatim saat ini terkait dengan penyediaan big data cukup besar, namun demikian ini harus menjadi motivasi agar dapat memaksimalkan penyatuan data.
“Di Jawa Timur di Pemprov itu kita sudah menganggarkan cukup besar untuk penyediaan big data yang tujuannya sebenarnya untuk mengintegrasikan data-data yang ada dilintas OPD sehingga akses sehingga ada keterpaduan. Diharapkan kedepan itu akan ada keterpaduan data dilintas OPD, di Kabupaten sudah banyak yang berhasil dan itu berjalan dengan baik , masyarakat sangat dimudahkan terlayani,” tambahnya.
Diana juga mengatakan minimnya sosialisasi sehingga masih banyak data di OPD yang belum terintegrasi. “ Kita harap di level Provinsi juga akan semakin baik. Saat ini untuk pelaporan di Provinsi sudah ada mediumnya tapi belum banyak di akses oleh masyarakat, artinya mungkin sosialisasinya masih kurang dan lintas OPDnya masih karena kita banyak sekali OPD itu masih banyak yang belum terintegrasi datanya,” ujar Diana.
Diana berharap kedepannya Jawa Timur dapat menjadi provinsi percontohan nasional terkait satu data. ”Kita harap Jawa Timur bisa menjadi percontohan nasional bagaimana di level Provinsi data-data administrasi itu bisa terintegrasi dengan satu kata kunci kalau bisa NIK itu nasional, kita sedang menuju tahap itu, beberapa kementrian sudah memulainya tapi mungkin ini akan masih sangat panjang karena kementriannya juga banyak, jadi masih jalan panjang untuk menuju Indonesia satu data. Kita berupaya terus karena anggarannya sangat besar di Kominfo di beberapa OPD juga ada anggaran untuk soal penyatuan data ini,” imbuhnya.
Namun dengan Inovasi ini, Diana juga berpesan agar pemerintah kabupaten juga turut berupaya meningkatkan skill agar dapat melakukan program digitalisasi layanan publik di tingkat kabupaten.
”Harapan kami kalau sudah ada bisa dilakukan di tiap-tiap kabupaten di level Provinsi tentu akan sangat mungkin untuk dilakukan, tinggal bagaimana kawan-kawan di OPD itu meningkatkan kemampuannya dibidang IT sehingga bisa mengejar ketertinggalan,” jelasnya. (rls)
