SURABAYA, PEWARTAPOS.COM- DPRD Provinsi Jawa Timur melalui Komisi E menilai radikalisme sangat berbahaya yang mudah disusupi sejak kalangan remaja dan pelajar. Karena itu perlu upaya preventif sejak dini agar tidak berdampak negatif bagi perkembangan anak.
“Makanya dalam kalender pendidikan bagi satuan pendidikan di Jatim tahun pelajaran 2023/2024, Komisi E siap terjun ke sekolah untuk ikut serta memberikan edukasi preventif vallen radikalisme ekstrem. Terutama saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru,” ujar Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih.
Ia menyampaikan hal itu usai memimpin rapat kordinasi sekaligus monitoring dan evaluasi dengan Dinas Pendidikan Jatim beserta beberapa kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Jatim di ruang Komisi E DPRD Jatim, Senin (3/7/2023).
Dikatakan, Komisi E juga mendorong adanya muatan lokal atau isu-isu tentu seperti menangkal radikalisme ekstrem di kalangan guru, tenaga pendidikan dan murid. Kemudian mendorong pengembangan sekolah ramah anak di wilayah Jatim bisa segera diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Jatim.
Selain itu Komisi E menilai sharing budget policy operasional SMA/SMK diperlukan, mengingat mulai awal 2025 mendatang Pendapat Daerah Jatim akan turun cukup signifikan karena bagi hasil PKB dan BBNKB prosentasenya akan berubah, dimana 70 % untuk kabupaten/kota dan 30% untuk provinsi.
“Intinya provinsi punya keterbatasan untuk mencover kebutuhan SMA/SMK. Kenapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal bagus tidak diminta bantuan. Toh formulasi peruntukannya juga dibenarkan oleh Undang-Undang,” jelas Hikmah.
“Alhamdulillah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah menyanggupi. Dan tadi Pak Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai juga saya tantang dan sudah oke. Kedua daerah ini kami harapkan bisa menjadi percontohan di Jatim,” tambah mantan Ketua PW Fatayat NU Jatim ini. (zen)
