JOMBANG, PEWARTAPOS.COM – DPRD Jombang menggelar rapat paripurna secara maraton di Ruang Paripurna DPRD Jombang, Rabu (1/11/2023).
Agenda rapat paripurna membahas penyampaian nota penjelasan DPRD tentang dua raperda inisiatif.
Rapat paripurna, juga membahas penyampaian pemandangan umum (PU) fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2024.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, turut pula dihadiri Pj Bupati Jombang Sugiat, jajaran Forkopimda dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkab Jombang.
Sejumlah fraksi di DPRD Jombang memberikan masukan terkait pembahasan R-APBD 2024.
Fraksi Demokrat melalui Dian Ayunita Prastumi dalam pemandangannya mendukung program peningkatan infrastruktur daeah untuk mendukung investasi.
Namun, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menjual potensi daerah dengan promosi-promosi maupun kemudahan perizinan dan insentif lainnya juga perlu mendapat perhatian.
“Ini seperti memberikan tax holiday (pembebasan pajak selama beberapa tahun) misalnya, atau upaya lain untuk menarik investor,” katanya.
Fraksi PPP melalui Lutfi Kurniawan dalam pemandangan umumnya menyinggung terkait kondisi Jl KH Ahmad Dahlan dan JL Gubernur Suryo yang masih semerawut.
Arus lalu lintas sering macet akibat PKL yang membuka lapaknya dibahu jalan serta banyaknya kendaraan parkir membuat jalanan menyempit.
“Sehingga ini harus disikapi pemkab untuk merelokasi dan menata PKL,” tegasnya.
Selanjutnya, dari Partai Golkar yang dibacakan Rahmat Agung Saputra.
Ia mengatakan, pada tahun 2024 pemkab diharapkan bisa meningkatkan pendapatan sektor pajak dan retribusi daerah melalui pengelolaan yang tepat.
“Dengan tetap memperhatikan nilai kerakyatan, tentunya juga sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi mengatakan, paripurna ini ada dua agenda.
Pertama terkait dengan pembahasan dua raperda inisiatif dan penyampaian PU fraksi tentang R-APBD 2024.
“Raperda inisiatif di antaranya Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dan Penanggulangan Kemiskinan,” bebernya.
Dikatakannya, untuk pembahasan raperda ini masih panjang. Setelah ini masih ada tahapan penyampaian jawaban bupati hingga pemandangan akhir dari fraksi-fraksi. “Target kami bisa tuntas akhir bulan ini,”pungkas Mas’ud Zuremi. (nik)
