F-PKB DPRD Jatim : Realisasikan Anggaran dari Partisipasi Rakyat
SURABAYA, PEWARTAPOS.COM- Fraksi PKB DPRD Jatim memberikan catatan penting terkait persetujuannya pada P-APBD 2023. Yakni agar agar pemerintah daerah dapat menyegerakan realisasi belanja pada struktur mata anggaran yang bersumber dan melibatkan partisipasi masyarakat.
“Berbagai program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat, tentu merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang dapat menggairahkan ekonomi rakyat. Sehingga target dalam RKPD Jawa Timur tahun 2023 dapat terealisasi optimal,” ujar Hj. Hikmah Bafaqih dari F-PKB pada paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Senin (25/9/2023).
Namun demikian, setelah melalui kajian yang mendalam dan pembahasan mendetail berdasarkan urgensi dan relevansi Perubahan APBD Jawa Timur tahun 2023 dengan situasi dan kondisi terkini, maka, demi membela rakyat dan demi mewujudkan politik anggaran yang Rahmatan Lil Alamien.
“Dengan mengucap BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan : Menyetujui,” katanya.
Selanjutnya F- PKB kata Hj. Hikmah Bafaqih berharap bahwa realisasi belanja dalam implementasi Perubahan APBD tahun Anggaran 2023, diprioritaskan untuk melakukan pemerataan kualitas SDM serta menumbuhkan perekonomian yang inklusif sebagaimana tercantum dalam RKPD.
“Caranya dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi rakyat melalui revitalisasi sektor ekonomi primer seperti pertanian dan perikanan, serta menstimulus sektor-sektor padat karya seperti UMKM agar pemerataan pembangunan di Jawa Timur dapat terwujud,” paparnya.
Fraksi PKB berharap agar P-APBD 2023 ini menjadi instrumen fiskal bagi Pemerintah Provinsi Jatim dalam mengatasi dinamika ekonomi-politik global maupun nasional.
“Sebab, sebagaimana kita tahu, dampak dinamika ekonomi nasional maupun global berpotensi meningkatkan inflasi, penurunan daya beli, yang dapat berujung pada terganggunya upaya kita untuk terus mereduksi angka kemiskinan di Jawa Timur,” paparnya.
Setelah Raperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 ini mendapat evaluasi Kementerian Dalam Negeri, F-PKB berharap Tim Anggaran dapat segera menindaklanjuti evaluasi dimaksud.
“Sehingga program dan kegiatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilaksanakan tepat waktu termasuk proses pengadaan barang dan jasa di masing-masing OPD. Hal ini penting karena maksimalisasi serapan anggaran belanja daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan pertumbuhan pembangunan di Jawa Timur. dan pemerataan,” pungkasnya. (zen)
