SURABAYA, PEWARTAPOS.COM- Fraksi PDI-P DPRD Jatim menyoroti banyaknya kebakaran hutan, gunung dan lingkungan di Jawa Timur yang akhir-akhir ini semakin marak. Dampak yang ditimbulkan sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat.
Karena itu FPDI-P meminta pihak eksekutif dalam hal ini Pemprov Jatim untuk bersungguh-sungguh menangani, bukan saja memadamkan kebakaran tetapi mencegah dan memberi sanksi berat bagi pelaku pembakaran.
“Bila perlu, dibangun kesepakatan bahwa kerusakan lingkungan dan perbaikan/rehabilitasi atas kerusakan tersebut dibebankan kepada pelaku sebagaimana pernah dilakukan KPK RI terhadap kasus kebakaran lahan sawit dengan tuntutan perdata denda Rp 7,8 trilyun kepada perusahaan pengelola lahan sawit tersebut,” ujar Yordan M. Batara-Goa dari F-PDIP DPRD Jatim pada sidang paripurna pekan kemarin (25/9/2023)
Beberapa pelaku kebakaran hutan dan gunung di Jawa Timur sempat ditangkap pihak kepolisian. Kebakaran di kawasan Gunung Arjuna dan kemudian kebakaran di kawasan Gunung Bromo-Tengger sungguh disayangkan. Penataan aturan yang ketat dan pengawasan yang berkualitas diharapkan sanggup menghindari terulangnya peristiwa serupa.
“Pelaku jangan dijerat semata berlandaskan pada UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 ayat (3) saja,” ujarnya.
Ia meminta agar kita bersama dapat meningkatkan Kepedulian, perhatian, dan kewaspadaan tentang beragam potensi risiko yang akan dihadapi rakyat Jawa Timur.
Antisipasi dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan rakyat Jawa Timur atas terjadinya fenomena El Nino.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta Eksekutif agar melakukan langkah-langkah strategik melalui kerjasama antara lembaga vertikal dan horizontal demi memastikan agar warga Jawa Timur terlindungi dari dampak fenomena El Nino, baik di sektor sosial, ekonomi (termasuk pertanian dan perikanan), dan kesehatan rakyat Jawa Timur,” ujarnya.
Ditambahkan, ketersediaan sumber air bersih berkualitas baik untuk kebutuhan hidup manusia maupun pertanian dan peternakan, sangatlah penting untuk dipenuhi. Oleh karenanya, Fraksi PDI Perjuangan meminta Eksekutif agar segera mendata dan membangun sumber-sumber air bersih baru, utama di daerah-daearh kering.
Fraksi PDI Perjuangan juga secara khusus mendesak Eksekutif agar segera membangun sistem dan prosedur pencegahan serta mitigasi kerusakan alam akibat kesalahan manusia. (zen)
