Gelar Musrenbang, Ada Lima Usulan Prioritas Sebagai Tindak Lanjut Program Kerja Pemkab Madiun 2024
MADIUN, PEWARTAPOS.COM – Sejumlah poin krusial menjadi program prioritas rencana pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2024 nanti. Mengingat tahun 2024 merupakan tahun transisi. Musrenbang Kabupaten Madiun salah satu di antaranya untuk menjaga keberlangsungan hasil program kerja yang sudah dilaksanakan dan melanjutkan pembangunan yang belum terselasaikan.
Bupati Madiun, Ahmad Dawami, mengatakan, ada lima program prioritas dalam Musrenbang yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024, yaitu, prioritas terkait sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantalan sosial dalam rangka pengendalian inflasi, dan kelima terkait mitigasi kebencanaan.
“Karena ditahun sebelumnya tersita Covid dan kasus kebencanaan lainya jadi masih ada beberapa program yang belum selesai. Maka sudah kita susun beberapa program prioritas dalam RKPD tahun 2024, ” kata Bupati Madiun, Selasa (21/3/2023).
Bupati Madiun, Ahmad Dawami membuka Musrenbang RKPD 2024
Ahmad Dawami, mengungkapkan, ada regulasi baru yang mengatur skala prioritas. Dan usulan prioritas Kabupaten Madiun di antaranya, pertama prioritas sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor kesehatan dan tentang regulasi bantuan sosial untuk pengendalian inflasi terus mitigasi bencana dan perempuan.
Namun begitu Bupati Madiun, meminta dalam penyusunan RKPD 2024 ini harus lebih cermat serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Madiun secara cepat dan tepat. Inovasi proses pembahasan Musrenbang harus lebih baik, sehingga dapat menghasilkan RKPD 2024 yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh, menyampaikan Musrenbang tingkat Kabupaten Madiun ini merupakan rangkaian akhir dari proses dan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2024.
Dalam Musrenbang tingkat Kecamatan terdapat 1254 usulan. Dari tahapan verifikasi mitra dan verifikasi Musrenbang Kecamatan sebanyak 760 usulan. Sedangkan dalam Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada 2 Maret 2023 yang membahas usulan dari masing – masing perangkat daerah diperoleh sebanyak 494 usulan.
“Yang belum bisa diakomodir dengan alasan tidak ada dalam daftar DURKP termasuk beberapa yang bersinggungan dengan kewenangan desa telah diakomodir dalam program pada tahun berkenaan dan telah diakomodir dalam bentuk bantuan keuangan desa, ” terang Kurnia.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Madiun menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2024 tersebut di Pendopo Ronggo Djoemeno, Caruban, Selasa (21/3/2023). (mun).
