SAMPANG, PEWARTAPOS.COM – Guru Honorer Lulus Passing Grade Kabupaten Sampang (FGHLPGKS) menggelar unjuk rasa di tiga gedung instansi pemerintah secara bergiliran, pertama Dinas Pendidikan Sampang, DPRD Sampang, dan terakhir Kantor Pemkab Sampang, Selasa (21/3/2023).
Mereka rela berpanas-panasan bukan tanpa alasan, namun mendesak Pemkab Sampang dan pihak terkait agar memperhatikan nasibnya yang tak kunjung mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Zainuddin, mengatakan, awalnya pemerintah daerah telah berjanji dari 705 guru yang lulus passing grade pada 2022, akan dituntaskan sampai 400 guru yang mendapatlan SK tahun itu juga, sedangkan sisanya akan dituntaskan pada 2023.
Nyatanya, sampai hari ini, Selasa (21/3/2023), baru 186 guru yang sudah diangkat PPPK, lainnya belum mendapat SK. “Entah bagaimana nasib 519 guru lainnya, setahun lebih kami menunggu kabar baik dari pemerintah daerah, tapi tidak kunjung ada,” ujarnya.
Dengan begitu, tahun ini pihaknya memaksa Pemkab Sampang untuk mengangkat sisa guru yang telah lulus passing grade sebelumnya. Sebab, MENPAN-RB menetapkan dan memproyeksikan kebutuhan guru di Kabupaten Sampang sebanyak 2.118 guru pada 2023.
“Begitupun honornya telah disiapkan. Berdasarkan rincian dana transfer umum 2023 itu sudah rinci dan sangat jelas bahwa DAU untuk gaji PPPK Sampang sekitar Rp 40,3 juta,” terangnya.
“Intinya DAU khusus untuk gaji PPPK akan ditransfer setelah daerah mengangkat PPPK,” imbuhnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Sampang, Edi Subinto, menanggapi orasi para demonstran mengakui, kondisi kebutuhan guru di lembaga sekolah naungan Dindik Sampang mengalami kekurangan sehingga pihaknya sangat mendukung pengangkatan PPPK demi memenuhi kebutuhan guru tersebut.
“Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait atas pengangkatan ini,” pungkasnya. (din)
