PEKALONGAN, PEWARTAPOS.COM – Kabar gembira untuk petani di Indonesia karena beban biaya dan kelangkaan pupuk yang selalu menghantui mereka pada musim tanam, akan terselesaikan dengan program tambahan subsidi dari Pemerintah agar produksi pangan semakin meningkat.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan secara berkala untuk mencegah terjadinya permasalahan yang selama ini menjadi permasalahan yang dikeluhkan oleh para petani.
“Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, urusan pupuk, Pak Mentan tadi sudah menyanggupi pupuk 2024, 2023 akhir dan 2024 awal, beliau akan kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan. Subsidi pupuknya, subsidi pupuknya akan saya tambah, karena suplai pupuknya juga ada,” ucap mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jaya itu pada acara Pembinaan Petani, Penyuluh Pertanian, dan Babinsa se-Provinsi Jawa Tengah, di Alun-alun Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (13/12/2024).
Terkait dengan angka subsidi pupuk, Presiden Jokowi menyampaikan, pemerintah masih akan menghitung angka tersebut terlebih dahulu dan meminta Menteri Keuangan untuk menghitung kekurangan anggarannya.
“Nanti akan saya umumkan kalau saya sudah ketemu Menteri Keuangan, sebentar, semuanya itu dihitung, kurangnya berapa itu yang akan saya minta untuk diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Pak Mentan ngitung dulu–memang prosedurnya seperti itu–minta persetujuan oleh DPR RI baru Menteri Keuangan bisa menambah,” tutur Presiden.
Selanjutnya, Kepala Negara menyebut bahwa ia memahami segala keluhan petani terkait permasalahan pupuk. Kepala Negara pun memastikan bahwa permasalahan pupuk akan menjadi fokus penyelesaian oleh pemerintah.
“Urusan pupuk, karena saya ini ngerti, Pak Menteri Pertanian itu juga bekas PPL (penyuluh pertanian lapangan), saya juga tiap hari masuk ke sawah ke desa untuk bertanya kepada petani. Problemnya memang di tahun tahun terakhir ini memang semuanya mengeluhkan para petani urusan pupuk,” ujar Presiden.
“Urusan pupuk akan menjadi fokus Menteri Pertanian dan akan kita selesaikan,” lanjutnya.
Selain itu, Presiden pun telah menyetujui prosedur pembelian pupuk subsidi agar lebih mudah diakses. Menurutnya, pembelian pupuk subsidi tidak hanya dapat menggunakan Kartu Tani, tetapi juga dengan menggunakan KTP.
“Saya sudah menyetujui, untuk pembelian pupuk asal di KTP-nya itu ada tulisan petani, silakan itu dipakai. Jadi bisa pakai Kartu Tani, bisa memakai juga KTP. Tapi jangan sampai KTP-nya nanti di sini tertulis pengusaha, beli pupuk,” tuturnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menginstruksikan PPL dan Babinsa untuk mendampingi para petani agar produksi beras di Provinsi Jawa Tengah dapat meningkat dengan baik. Kepala Negara pun mendorong peningkatan produksi bahan pangan agar harga tetap stabil.
“Kita semuanya bertekad agar produktivitas gabah, padi, dan beras di Jawa Tengah tahun depan sudah meningkat dan surplus sehingga seluruh petani sejahtera,” ucap Presiden.
Pengamat pertanian, Ir. I Komang Ferry, mengatakan, persoalan pupuk sejak dahulu selalu menghantui petani kita. Itu karena kurangnya pengawasan dalam distribusi ataupun karena kemungkinan ada penyelewengan yang dilakukan oknum yang bertugas.
“Sebenarnya produksi pabrik pupuk kita sangat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian kita secara nasional. Tetapi karena ada subsidi ini yang menjadi peluang ‘bermain’ bagi oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi,” paparnya diminta pendapatnya soal penambahan subsidi pupuk petani.
Bahkan menurut alumnus Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya itu, persoalan ini sejak jaman Presiden Soeharto hingga sekarang tidak pernah tuntas terselesaikan, walaupun waktu itu Indonesia mampu swasembada beras.
“Solusinya, harus dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi pupuk subsidi. Bahkan jika perlu selalu mendapat pengawalan aparat sejak dari pabrik hingga ke tangan petani langsung. Tidak perlu harus melalui kelompok petani yang justru sebenarnya menambah panjang jalur birokrasi distribusi pupuk dan bahkan bisa membuka peluang ada penyimpangan lagi,” tegasnya. (joe/BPMI Setpres)
