SURABAYA, PEWARTAPOS.COM – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim merasa ketersediaan Rumah Sakit (RS) Tipe A yang bisa untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon peserta Pilkada 2024, sangat minim. Hanya 6 RS yang ditunjuk, sementara di Jatim terdapat 36 kabupaten/kota sesuai keputusan KPU. Misalnya di setiap daerah terdapat dua calon maka ada 144 orang yang harus melakukan pemeriksaan kesehatan.
“Jadi kita harus kerja keras agar bisa menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Pilkada karena jumlah rumah sakit yang tersedia hanya 6. Belum lagi ditambah calon dari daerah-daerah di luar Jawa Timur yang pemeriksaannya juga di rumah sakit tersebut,” ujar Achmad Habib Rochim, Divisi Hukum KPUD Jatim, ketika menjadi pembicara di acara Work shop Pemberitaan Pemilu/Pilkada 2024 yang digelar Dewan Pers di Hotel Four Points, Surabaya, Jumat (9/8/2024).
Keterangan lain yang diberikan adalah siapapun yang menjadi calon kepala daerah nanti harus mundur dari jabatannya, termasuk anggota DPRD yang baru terpilih. Menurutnya, aturan yang berlaku dalam Pilkada kali ini sering berubah-ubah secara mendadak sehingga KPU harus bekerja ekstra.
Sementara Imanuel Yosua, Ketua Komisi Penyiaran Jatim, mengharapkan dalam penetapan aturan Pilkada 2024, KPU dan Bawaslu memperhatikan kepentingan media dalam pelaksaan Pilkada 2024 ini.
“Media adalah mitra kami dan tentunya dalam pesta demokrasi ini juga bisa harus dinikmati media. Apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini,” ujar pria yang selalu tampil ramah itu.
Namun Yosua juga berharap agar media cermat dalam memuat berita karena akan mempengaruhi pemilih, sehingga harus benar-benar nantinya terpilih pemimpin yang berkualitas. “Jangan hanya berdasar sponsorship saja,” tegasnya.
Perihal pengamanan pemberitaan dari berita-berita hoax, Bawaslu Jatim akan memfokuskan pada komunitas digital, terutama konten yang tersebar melalui internet agar terhindar dari munculnya berita-berita hoax yang meresahkan.
“Untuk antisipasi kami telah menyiapkan kelompok kerja yang beranggotakan, BIN, Kepolisian, Kejaksaan, Bakesbangpol dan Kominfo yang akan mencermati berita-berita yang beredar,” ujar Syaifuddin dari Bawaslu Kota Surabaya yang dalam kesempatan tersebut mewakili Bawaslu Jatim.
Dalam kesempatan yang sama, Imam Wahyudi dan Yadi Andriana dari Dewan Pers menyebutkan ada 570 titik kerawanan di Indonesia yang harus diwaspadai dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Kita harus menyelamatkan kualitas demokrasi kita agar tetap terjaga. Maka media harus memberikan sajian beritanya yang berkualitas agar jangan sampai terjadi lawan bumbung kosong karena itu mengurangi nilai demokrasi kita,” tandasnya.
Dwi Eko Lokononto, praktisi media memberikan arahan bahwa media juga harus cermat dalam menggunakan data dari lembaga-lembaga survey yang saat ini banyak bertebaran.
“Karena setiap calon pasti akan banyak yang menggunakan lembaga survey untuk mengangkat suaranya. Padahal belum tentu lembaga survey tersebut menggunakan hasil survey dengan metode, data ataupun cara yang benar,” tandasnya.
Namun sebaliknya, menurut CEO Beritajatim.com itu, jika nanti banyak Pilkada yang pesertanya tunggal atau melawan bumbung kosong, maka keberadaan lembaga survey tidak lagi banyak digunakan.
Dalam acara sosialisasi tersebut, sepakat bahwa Pilkada 2024 harus bisa meningkatkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia, tidak justru menurunkan demokrasi dengan banyaknya lawan bumbung kosong. (joe)
