JAKARTA, PEWARTAPOS.COM – Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata juga melakukan perhatian kepada wisata daerah, adanya pendampingan desa wisata (deswi), bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (20/11/2024)
“Saya usulkan adanya pendamping desa wisata yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Memang anggarannya kecil, tetapi kami harapkan koordinasi juga dengan kementerian lain untuk memaksimalkan pengelolaan pariwisata daerah,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, selaku pimpinan rapat kerja.
Dalam rapat kerja tersebut, Kemenpar mengajukan tambahan pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp2,25 triliun untuk menghadirkan program-program yang mampu mengembangkan dan memajukan sektor pariwisata Indonesia.
“Komisi VII DPR RI juga mendorong agar Kementerian Pariwisata menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran kepada Presiden Republik Indonesia dalam rangka merealisasikan Asta Cita dan tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana ditargetkan pemerintah,” kata Nunik, sapaan akrabnya Chusnunia Chalim,
Nunik menambahkan, pihaknya juga mendorong Kemenpar berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan sinergi tersebut, anggaran yang terbatas di tingkat pusat dapat dioptimalkan untuk mengembangkan potensi wisata daerah.
Menpar Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, berdasarkanpemerintahan sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) telah ditetapkan menerima pagu anggaran Rp1.768.347.951.000 untuk Tahun 2025.
Namun dengan adanya pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), maka nilai anggaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian dialokasikan ke Kemenpar dan Kemenekraf dengan rincian Rp1.488.741.453.000 untuk Kemenpar dan Rp279.606.458.000 untuk Kemenekraf.
Melihat angka ini, Widiyanti menganggap perlu ada tambahan anggaran agar Kemenpar bisa melaksanakan program-program secara optimal. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2.254.706.954.000.
“Menimbang penurunan pagu anggaran 2024 ke 2025 yang cukup signifikan, saat ini kami sedang merencanakan usulan tambahan pagu anggaran 2025 sebesar Rp2.254.706.954.000. Mohon berkenan dukungan bapak/ibu pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI atas usulan penambahan anggaran tersebut,” kata Widiyanti.
Menpar Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan beberapa capaian triwulan III Tahun 2024, program quick wins, program strategis, hingga target-target yang akan dicapai pada tahun anggaran 2025. Tambahan pagu anggaran ini sangat diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, serta dalam upaya untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.
“Hal ini sebagaimana yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di mana pariwisata menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia dan Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata berkelas dunia,” katanya. (*/joe)
sumber: kementerian pariwisata
