Kemenperin Siap Wujudkan Reformasi Birokrasi Dengan Predikat WBK dan WBBM
PALEMBANG, SKO.COM – Transparansi sistem, akuntabilitas, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan hal yang wajib dijalankan oleh setiap instansi pemerintah, termasuk juga oleh Kementerian Perindustrian.
Guna mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel serta bebas dari KKN tersebut, Kemenperin terus berupaya mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja (satker) satker yang ada.
Mengutip pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perindustrian, Masrokhan menyampaikan, Kemenperin memiliki komitmen yang kuat untuk terus mewujudkan penerapan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
“Setiap satuan kerja perlu menyiapkan diri untuk menghadapi penilaian dari Tim Penilai Nasional (TPN) agar dapat memperoleh predikat WBK atau WBBM,” ujar Masrokhan saat pencanangan Komitmen Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Palembang, Jumat (24/09/21).
Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenperin memfokuskam pada pengarahan dan penguatan dalam upaya mempercepat pembangunan zona integritas kepada satker-satker yang diusulkan memperoleh WBK atau WBBM.
Mekanisme penilaian oleh TPN meliputi pengusulan Tim Penilai Internal (TPI) ke TPN melalui Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI), survei eksternal, survei hasil penilaian reformasi birokrasi dan zona integritas, evaluasi TPN, panel TPN, hingga penetapan predikat WBK atau WBBM.
Dalam kunjungannya tersebut, Masrokhan kembali mengingatkam Baristand Industri Palembang yang menjadi representatif Kemenperin di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya untuk meningkatkan kinerja, komitmen dan kolaborasi dengan semua pihak.
“Selain itu, Baristand Industri Palembang masih perlu meningkatkan bentuk-bentuk inovasi pelayanan publik, agar kehadirannya dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Sumatera Selatan,” pesan Maskrokhan.
Masrokhan menambahkan, pembangunan zona integritas sejatinya bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Pihaknya optimis apabila seluruh satker di lingkungan Kemenperin dapat merelisasikan core values maupun employees branding sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan baik, maka seluruh satker di lingkungan Kemenperin akan menjadi “Island of Integrity”.
