Kepala BKKBN Ingatkan Prevalensi Stunting Jatim Masuk Kategori Tinggi
SURABAYA, PEWARTAPOS.COM – Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu dari 12 Provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di Indonesia pada tahun 2022 inu. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKKBN Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)., selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) nasional.
Kepala BKKBN mengatakan bahwa hal ini menjadi PR yang harus diselesaikan oleh Jatim. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, setidaknya terdapat 4 wilayah Jatim yang masuk dalam kategori merah.
” Empat daerah tersebut adalah Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso dan Lumajang. Status merah ini karna prevalensinya masih diatas 30%. Sedangkan 18 Kota/Kabupaten lainnya dalam status kuning, yakni prevalensinya 20-30% dan 15 Kabupaten berkategori hijau yakni prevalensinya 10-20%, dan hanya ada 1 Kabupaten yang berstatus biru yakni Mojokerto,” ujar dr. Hasto saat mendampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Penutupan Sosialisasi RAN PASTI di Surabaya pada Rabu (02/03/22).
Lebih lanjut dr. Hasto menyampaikan, indikator penurunan stunting akan menjadi salah satu parameter keberhasilan Kepala Daerah dalam mensejahterakan warganya dan memacu kemajuan pembangunan daerah. Hal ini mengingat BKKBN sedang memfinalisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) dengan pendekatan keluarga berisiko stunting.
Menurutnya, peran Tim Pendamping Keluarga di daerah-daerah dinilai penting karena menjadi garda terdepan.
“RAN PASTI menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya,” imbuhnya.
Dikatakannya, tendesi penurunan angka stunting secara nasional menjadi 24,4 persen di tahun 2021 setelah sebelumnya di 2019 sempat menyentuh angka 27,7 persen. Ini adalah suatu hal yang harus disyukuri di tengah masih berkecamuknya pandemi Covid-19.
Ia berharap, di tahun 2023 nanti trend penurunan angka stunting bisa berada di angka 16 persen dan akhirnya di tahun 2024 nanti bisa menurun lagi menjadi 14 persen. Target Nasional angka stunting tersebut, tidak saja menjadi target dan cita-cita Presiden Joko Widodo saja tetapi menjadi tekad semua pemangku kepentingan, termasuk di Jawa Timur.
BKKBN dengan 200.000 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari unsur Bidan, PKK dan Kader KB atau Kader Pembangunan lainnya telah ada di Desa. Dengan demikian jumlah ini setara dengan 600.000 orang. Mereka akan dilatih dan mendampingi Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu hamil, Ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0 – 59 bulan.
“Saya yakin Jawa Timur bisa karena pemerintah pusat secara serius menangani persoalan stunting dari sektor hulu hingga hilir. Jawa Timur menjadi kontributor utama dari penurunan stunting secara nasional jika semua kalangan bertekad dan berjuang bersama-sama untuk mengatasi persoalan yang masih kita temui di lingkungan kita,” tandas dr. Hasto.
