Kepala BKKBN Pusat Himbau Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Selesai Januari 2022
JAKARTA, PEWARTAPOS.COM – Mengawali tahun baru 2022, Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang KB tahun anggaran 2022 dengan tema “ Peningkatan kualitas pengelolaan DAK subbidang KB untuk mendukung program bangga kencana dalam rangka percepatan penurunan stunting tahun anggaran 2022”.
Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan secara online dan offline (hybrid) digelar dalam 2 hari kedepan, mulai hari ini Selasa (18/01/22) sampai dengan besok Rabu (19/01/22) dengan total peserta sejumlah 1130 orang. Peserta tersebut terdiri dari 1028 peserta yang berasal dari 514 Kabupaten/Kota, 34 peserta dari Provinsi dan 68 peserta dari pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKKBN Nasional Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K). Dalam sambutannya, dr. Hasto menyampaikan bahwa DAK dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang tentunya telah disesuaikan dengan skala priorotas nasional.
“ Sesuai dengan UU No 30 tahun 2004 tentang perimbangan antara keuangan pusat dan daerah bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk kegiatan tertentu, yang artinya bahwa kegiatan yang dibiayai oleh DAK harus mendukung tercapainya target priorotas nasional yang tentu telah disusun dan disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah,” ujar dr. Hasto.
Lebih lanjut Kepala BKKBN menjelaskan bahwa komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran baik DAK fisik maupun dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) terus mengalami peningkatan sejak tahun 2008 yang hanya Rp276 miliar dan pada 2022 ini ditingkatkan menjadi Rp3,3 triliun.
Peningkatan anggaran ini didasarkan pada laporan dan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas KB terkait sangat terbatas. Oleh karena itu, anggaran yang sebelumnya diberikan kepada kepala di tingkat provinsi, sekarang ini telah dialihkan secara langsung menyasar ke DInas BKKBN yang terdapat di masing-masing Kabupaten/Kota.
“ Memperhatikan capaian realisasi DAK Subbidang KB sampai dengan triwulan IV tahun 2021 yakni untuk DAK Subbidang KB fisik baru terealisasi sebesar 66,68%, DAK Subbidang KB non fisik (BOKB) terealisasi sebesar 60,35%, dan DAK Subbidang KB penugasan terelisasi sebesar 70,09%,” imbuhnya.
Dengan adanya penambahan jumlah anggaran ini, dr. Hasto berharap penyerapan DAK Fisik non Fisik dan BOKB ini berjalan dengan sukses.
“ Kita bersama menyadari, kurang maksimalnya penyerapan DAK dan BOKB pada tahun 2019-2021 dikarenakan alasan covid, dan kita harap bersama tahun ini covid sudah tidak bisa menjadi alasan lagi agar penyerapan alokasi dana kita dapat semaksimal mungkin dijalankan,” harapnya.
Kebijakan DAK KB 2022 ini, mayoritas dialokasikan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk anggaran fisik hanya sekitar Rp500 miliar, sedangkan DAK non fisik hampir Rp2,7 triliun. Hal tersebut isesuai dengan arahan Presiden yang memfokuskan pada kualitas pembagunan SDM generasi yang unggul untuk Indonesia maju. Asset terhebat adalah ketika kita memiliki masyarakat yang cerdas dan hebat dan akan menjadikan daerah menjadi kabupaten atau kota yang maju.
Terakhir,Kepala BKKBN berpesan kepada kepala OPD yang hadir untuk menyampaikan kepada kepala daerah masing-masing bahwa pada Januari 2022 ini telah diselesaikan pembentukan tim percepatan penurunan stunting.
“ Arahan dari kami yang mengetuai tim tersebut adalah wakil kepala daerah, kemudian sebagai ketua pengarahnya adalah kepala daerah, dibawahnya ada tim penggerak PKK dan dinas terkiat, namun sifatnya tidak mutlak. Karena tetap kita berikan kebebasan yang dirasa sesuai dengan kondisi pada daerah masing-masing,” pungkasnya.
