F-Gerindra DPRD Jatim Minta Pemprov Serius Kendalikan Inflasi
SURABAYA, PEWARTAPOS.COM – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur, Muhammad Fawait (Gus Fawait) meminta Pemprov Jatim lebih serius mengendalikan laju inflasi. Bahkan Gus Fawait khawatir jikalau Pemprov Jatim gagal mengerem laju inflasi, maka tahun depan, tingkat inflasi di Jatim akan semakin tinggi dan sulit dikendalikan.
“Karena itu Fraksi Partai Gerindra punya tanggung jawab untuk mengingatkan Gubernur Jatim agar lebih fokus dalam upaya antisipasi inflasi. Ini agar roda pembangunan di Jatim bisa berjalan dengan baik,” tegas Gus Fawait yang juga Bendahara GP Ansor Jatim ini, Sabtu (03/12/22).
BPS Jatim juga mencatat bahwa tingkat inflasi month to month (mtm) November 2022 terhadap Oktober 2022 sebesar 0,32 % dan tingkat Inflasi year to date (ytd) November 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 5,88 %.
Mengacu pada data rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Pada November 2022 terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 6,62 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,57. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Jember sebesar 7,76 % dengan IHK sebesar 115,00 dan terendah terjadi di Probolinggo sebesar 5,57 % dengan IHK sebesar 111,44.
“ Bahkan, Presiden RI Jokowi sudah mewanti-wanti dan mengintruksikan kepada para kepala daerah untuk melakukan antisipasi inflasi karena tahun 2023 perekonomian akan gelap atau tidak dalam kondisi baik,” imbuhnya,
Seperti dipublikasikan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) Jawa Timur edisi 1 November 2022, tercatat bahwa inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.
Adapun indeks kelompok pengeluaran tersebut, adalah kelompok makanan sepeti telur ayam ras, tomat, beras, tempe, tahu dan kedelai, minuman dan tembakau sebesar 7,38 %; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,32 %; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,46 %.
Padahal Jatim selama ini dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Naiknya sejumlah harga ini disebabkan stok bahan pokok yang mulai menipis dan ketergantungan terhadap impor.
“Sudah seharusnya Pemprov Jatim lebih fokus atau memberi ruang kebijakan yang menjadi prioritas di sektor pangan seperti pertanian, peternakan hingga perkebunan,” harapnya.
Jika Pemprov Jatim memberikan ruang yang lebih terhadap kebijakan pada sektor pangan, maka secara otomatis juga berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Jatim.
Kedepannya Fraksi Gerindra juga akan lebih fokus menyuarakan dan mengawal kebijakan di sektor pangan melalui parlemen kepada Pemprov Jatim. Ini supaya belanja pemerintah lebih diprioritaskan pada sektor pangan, agar inflasi bisa ditekan dan kemiskinan juga bisa dikurang.
“ Kami optimis Jatim mampu memberikan sumbangsih lebih pada swasembada pangan nasional melalui berbagai komoditas pangan. Para pengamat sudah memprediksi bahawa 10-20 tahun kedepan pangan adalah senjata dalam persaingan global yang artinya negara yang bisa menguasai atau memproduksi pangan akan menjadi negara yang kuat,” pungkasnya.(iz)
