Ketua PWI Sidoarjo Tegaskan Pentingnya Etika Jurnalistik di Pilkada 2024
SIDOARJO, PEWARTAPOS.COM – Ruang Publik Sidoarjo (RPS) kembali menggelar dialog publik ke-VII dengan mengundang sejumlah narasumber untuk membahas kriteria ideal bagi calon Bupati Sidoarjo di Pilkada 2024.
Acara yang digelar di Kedai Bu Atik Magersari Sidoarjo, Minggu (21/7/2024) malam, dihadiri oleh berbagai petinggi partai politik, pers, akademisi, dan tokoh masyarakat maupun tokoh agama.
Narasumber yang hadir adalah Ketua KPU Sidoarjo Fauzan Adhim, Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha SH, Ketua PWI Sidoarjo Mustain, dan akademisi yang juga mantan komisioner Bawaslu Sidoarjo Jamil SH, dengan moderator Nanang Haromain, alumnus UGM yang juga mantan komisioner KPU Sidoarjo.
Beragam persoalan dikupas dalam dialog ini, termasuk masalah calon bupati (cabup), posisi media, serta kesiapan penyelenggara Pilkada Sidoarjo 2024.
Ketua PWI Sidoarjo Mustain mengatakan bahwa media massa harus terus memegang teguh kode etik jurnalistik dalam segala pemberitaan yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan Pilkada 2024. Menurutnya, media massa kerap terjebak dengan mengikuti isu di media sosial yang cenderung bernada negatif dan agitatif.
“Persoalan semakin pelik saat media arus utama justru mengambil konten dari media sosial yang penuh dengan informasi yang sulit dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
“Bahkan media massa terkesan adu cepat dengan media sosial. Ini akan menjadi lingkaran setan,” tambahnya.
Oleh karena itu, agar Pilkada berkualitas, Mustain berharap media menyuarakan kebenaran, hal netral, proporsional, serta berpihak kepada masyarakat dan bangsa, bukan kepada cabup dan cawabup.
Mustain menilai media massa seharusnya berpihak pada etika, kepantasan, dan kepentingan bersama. Pers harus bertanggung jawab atas ruang publik yang seharusnya menjamin independensi pelaksanaan Pilkada 2024.
Meski demikian, Mustain mengatakan bahwa keberadaan media massa sangat penting dalam konteks kontrol sosial terhadap pemerintah dan situasi daerah. Namun, dia menilai, banyak pemberitaan yang dibuat tanpa memiliki fakta yang kuat dan penuh dengan kampanye hitam.
Hal ini, menurutnya, kerap menjadi sumber penghakiman masyarakat secara sepihak terhadap sosok seseorang atau kelompok tertentu.
“Menulislah yang baik, ada faktanya, ada datanya,” tegas Mustain, yang juga wartawan Harian Bangsa ini.
Ketua KPU Sidoarjo Fauzan Adhim menyatakan bahwa pihaknya siap menyelenggarakan gelaran Pilkada 2024.
“Sejumlah tahapan Pilkada sudah kita lakukan. Untuk bulan Agustus kita siapkan sosialisasi lewat media dan lainnya menjelang pendaftaran cabup dan cawabup. Kami siap menggelar Pilkada Sidoarjo 2024 dengan jujur dan adil,” paparnya.
Sementara Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha SH mengatakan bahwa Bawaslu akan melakukan pengawasan secara ketat terutama untuk pelanggaran Pilkada.
“Kami bersama Gakkumdu secara intensif melakukan koordinasi untuk meningkatkan pengawasan agar Pilkada Sidoarjo berjalan sesuai dengan aturan yang ada, termasuk mengantisipasi money politics,” bebernya.
Ketua RPS Sujani mengatakan bahwa dialog publik akan terus dilakukan dengan mengundang sejumlah tokoh guna memilih calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo terbaik.
“Mudah-mudahan di Pilkada Sidoarjo 2024 menemukan sosok pemimpin yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang diinginkan masyarakat,” tutur Bang Haji Sujani biasa disapa.(zki)
