Kominfo Terapkan 4 Prinsip Indonesia Kelola Data dalam DEWG 20
JAKARTA, PEWARTAPOS.COM – Presidensi G20 Indonesia yang masih berjalan hingga saat ini, terus melakukan pembahasan isu-isu prioritas. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengusung isu prioritas Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust atau Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya dalam Digital Economy Working Group (DEWG) dengan dua isu prioritas yakni konektivitas dan literasi digital.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba, menyatakan untuk menjawab tantangan tata kelola kebijakan arus data lintas batas negara yang memiliki pendekatan berbeda setiap negara, Indonesia akan memfasilitasi dialog dalam forum G20 untuk membangun pemahaman bersama.
“Melalui DEWG, kami ingin menjembatani perbedaan pendekatan negara terkait arus data lintas batas negara dengan mengusung empat prinsip, yaitu lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity. Inilah posisi Indonesia yang ingin kita tawarkan dalam forum G20,” ujarnya dalam Sofa Talk Series “Mengenal Lebih Dalam Isu Arus Data Lintas Negara” Kepemimpinan Indonesia dalam Isu Digital di Forum G20, yang berlangsung virtual dari Jakarta Pusat, pada Jum’at (25/02/22).
Dalam kesempatan ini juga menghadirkan narasumber Juru Bicara Menteri Kominfo/Co-Chair DEWG Presidensi G20 Indonesia, Dedy Permadi; Ketua Umum Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja; dan Ketua Umum Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI), Rudi Rusdiah.
Hadir pula Anggota Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) sekaligus Multistakeholder Advisory Group (MAG), Andi Budimansyah; serta Dosen Jurusan Hubungan Internasional sekaligus Peneliti Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada, Treviliana Eka Putri.
Menurut Sekjen Mira Tayyiba, di tengah kompleksitas setiap negara akan memiliki perspektif beragam dan berbeda dalam mengelola data. Lintas yuridiksi akan menghasilkan treatmen yang berbeda namun, pengaturannya akan cenderung seragam.
Sebagai langkah nyata Indonesia dalam berbagai forum Internasional, Indonesia senantiasa mengedepankan empat prinsip yaitu lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.
“Dalam DEWG, keempat prinsip tersebut menjadi landasan diskusi para negara anggota G20 terkait pengelolaan data. Kami mendukung agar pembahasan topik ini dilakukan dengan dinamis, terbuka terhadap berbagai sudut pandang, dan didasari kesepahaman bersama,” tuturnya.
Selain dua isu prioritas yang telah disebutkan, Sekjen Mira mengutarakan isu pengelolaan data sebagai bagian yag perlu dibahas secara signifikan dari sekian banyak ruang digital dalam aspek pembelajaran, pekerjaan, rapat dan komunikasi.
“Ibaratnya kita sudah bangun jalannya, kita sudah tahu bagaimana menggunakan jalan itu secara produktif, sekarang kita bicara mengenai angkutannya. Apa yang melintas di atas jalan itu, itulah data,” jelasnya.
Sekjen Kementerian Kominfo menyontohkan salah satu aktivitas online yang sering dilakukan masyarakat di ruang digital yaitu belanja online. Menurutnya belanja online akan mengikuti proses mulai dari pilihan toko, barang, hingga melakukan transaksi. Dalam setiap proses itu semua data pribadi akan diinput di ruang digital.
Oleh karena itu, Sekjen Mira Tayyiba menegaskan, semua data harus dikelola dengan baik agar memiliki manfaat. Sekjen Kementerian Kominfo juga menekankan data yang dikelola secara pribadi oleh penyedia platform berbeda dengan data yang dikelola oleh Pemerintah.
Sekjen Mira Tayyiba menyatakan peningkatan intensitas penggunaan ruang digital juga mengakibatkan data yang terbentuk secara natural makin banyak.
“Inilah konsekuensi dari kegiatan kita di ruang digital. Kita perlu memahami bahwa bila data dikelola dengan baik, maka kita akan mendapatkan manfaat,” pungkasnya.
