Komisi I DPRD Trenggalek Fasilitasi Heiring LBH-LKR Terkait Dugaan Perampasan Hak Pilih
TRENGGALEK, PEWARTAPOS.COM – Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lentera Kesejahteraan Rakyat (LKR) di aula gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Selasa 05/03/2024.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Alwi Baharudin mengatakan, hearing tersebut membahas tentang dugaan atas temuan perampasan hak pilih salah satu warga dari TPS 18 Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari (Dapil 3) serta TPS 6 Desa Kedunglurah (Dapil 2) pada Pemilu Legislatif 2024.
“Jika LBH-LKR mengajukan permintaan hearing ke DPRD Kabupaten Trenggalek maka DPRD hanya menjembatani pertemuan dengan penyelenggara Pemilu, yakni KPU serta Bawaslu,” katanya.
Alwi menambahkan, sebagai Ketua Komisi I dirinya hanya sebatas memfasilitasi saja. Pihaknya sangat menyayangkan karena Bawaslu tidak dapat hadir pada hearing kali ini. Padahal salah satu tugas Bawaslu mengawasi pelaksanaan Pemilu jika terjadi pelanggaran. “Jadi kita kembalikan ke pemohon hearing apakah akan diadakan hearing lagi,”ungkapnya.
Lebih lanjut, politisi asal PKS ini menuturkan jika LBH-LKR menyampaikan ada dugaan salah satu warga yang merasa hak pilihnya dirampas.
“Ada dugaan perampasan hak pilih di TPS 18 Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari (Dapil 3), “tukasnya.
Dia menambahkan, pada pelaksanaan Pemilu beberapa waktu yang lalu, menurut LBH-LKR ada orang yang lanjut usia yang sudah terdata dan disanggupi mau didatangi di rumahnya. Ternyata, sampai habis masa perhitungan tidak dikunjungi.
“Usianya sudah tua dan kesehatannya kurang baik, tentu harus dikunjungi jika memang ada permintaan, “ujarnya.
Selain dari TPS 18 Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, ada lagi TPS 6 Desa Kesunglurah. Namun, LBH-LKR hanya mengajukan 1 TPS saja.
“Setahu saya masyarakat yang dirampas haknya kalau dijumlahkan dengan Dapil 2 kurang lebih 9 orang,”pungkasnya. (adv/dik).
